Kepercayaan terhadap KPU Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, khususnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhir-akhir ini sedang mendapatkan ujian. Berbagai kasus yang belum terselesaikan, serta serangan berita bohong yang mengalir ke lembaga penyelenggara Pemilu tersebut, membuat KPU harus kerja keras untuk meningkatkan kepercayaan publik, di samping tetap pada tugas utamanya yaitu menyelenggarakan Pemilu.

"Kepercayaan kepada penyelenggara pemilu harus dipupuk terus menerus. Kalau kita merujuk agak sedikit ke belakang, penyelenggara Pemilu memiliki deposito kepercayaan yang baik. Survei SMRC di bulan Mei 2017, kepercayaan kepada penyelenggara pemilu adalah 80 persen," ujar Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Sigit Pamungkas, saat Diskusi Publik 'Membangun Kepercayaan Publik dalam Pemilu 2019', di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/1).

Namun, Komisioner KPU periode 2012-2017 tersebut menyayangkan, berdasarkan survei LSI-ICW yang dilaksanakan pada Oktober 2018, menempatkan kepercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu dibawah angka 70 persen.

"Bawaslu 69 persen, KPU 68 persen, itu menjadi peringatan bagi kita semua untuk intropeksi apa yang sedang terjadi. Kenapa publik tingkat kepercayaannya menurun," cemasnya.

Sigit mengatakan bahwa KPU harus menjaga profesionalitas, transparansi, dan integritas. Menurutnya, jika ketiga hal tersebut dapat dirangkul, maka ancaman dari eksternal terutama terkait dengan upaya delegitimasi penyelenggara Pemilu akan teratasi.

"Cara terbaik untuk mengatasi kepercayaan publik adalah profesional, transparan, dan integritas harus dibangun, diperbaiki, sekaligus penyelenggara harus responsif terhadap isuisu di luar. Selanjutnya adalah mengisi informasi terkait penyelenggaraan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya," paparnya.

Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan pihaknya telah memenuhi prinsipnya dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas utama untuk memastikan amanah konstitusi terkait dengan seluruh tahapan Pemilu yang sedang berjalan terselenggara secara profesional. Terkait dengan konteks masalah akhir-akhir ini, KPU berusaha merespons dengan baik terhadap isu-isu kekinian.

"Jadi, KPU akan fokus menyampaikan info Pemilu yang sudah, sedang, dan akan berjalan, terkait hoaks Pemilu dan sebagainya. Ini menjadi media selain meminimalisir hoaks Pemilu, sekaligus menjadi info salah satu langkah penyampaian info Pemilu secara efektif," ucapnya.

Upaya Delegitimasi

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa kasus berita bohong yang berhembus akhir-akhir ini merupakan upaya dari pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu.

"Saya melihat serangkaian manuver berbahaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri," katanya.

Menurutnya, kasus berita bohong terakhir terkait 7 kontainer yang berisi surat suara yang tercoblos pasangan pihaknya, merupakan serangan yang bertujuan untuk merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen, sehingga nantinya semua putusan KPU akan dianggap partisan dan menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi Pemilu,"

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah KPU sebagai penyelenggara Pemilu, meskipun ada beberapa keputusan yang mengecewakan pihaknya. Katanya, penyelenggara Pemilu harus mendapatkan dukungan penuh agar upaya delegitimasi Pemilu tidak terjadi. tri/AR-3