Kepastian Hukum Masih Menjadi Hambatan Investasi di Indonesia

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Salah satunya dari kepastian hukum karena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan iklim investasi.

"Aspek kepastian hukum penting untuk mendongkrak investasi. Untuk menarik minat investor agar tertarik menanamkan modalnya di suatu negara, harus memiliki iklim investasi yang kondusif," kata Wibisono kepada Koran Jakarta, Kamis (8/12).

Ia mengatakan meskipun secara teori Indonesia menjadi negara yang potensial sebagai tujuan investasi, namun dalam praktik sering terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian. "Regulasi harus kaku, tidak boleh flexibel. Kalau kebijakan boleh. Penegakan hukum juga harus konsisten, tidak boleh mencla-mencle. Tidak boleh ada pasal karet yang membuat tidak adanya kepastian hukum, sehingga investor menjadi ragu berinvestasi di Indonesia" katanya.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengakui masalah kepastian hukum menjadi hal yang perlu dibenahi di RI. Kepastian hukum terutama hukum bisnis di Indonesia masih menjadi persoalan utama, baik perdata maupun pidana, sehingga para investor enggan berinvestasi di Indonesia.

Ketidakpastian hukum ini, misalnya pengurusan izin, kontrak, pajak, kepailitan, dan lain-lain memiliki efek domino keberbagai sektor terutama investasi. "Jika dilihat misalnya pada ease of doing business (EoDB) di dalamnya mencakup indikator kepastian hukum, peringkat Indonesia juga stagnan, bahkan kalah jika dibandingkan dengan Malaysia," ungkap Badiul.
Halaman Selanjutnya....