Kepala Sekolah Tak Verifikasi SKTM Diminta Mundur

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menginstruksikan pihak sekolah melakukan verifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang digunakan untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018, terutama untuk tingkat SMA/SMK.

"Banyak komplain yang masuk ke saya terkait SKTM. Teman-teman di daerah banyak yang sudah lakukan verifikasi, tapi ada yang kurang serius, maka hari ini saya minta mereka full sehari lakukan verifikasi SKTM dan dilaporkan ke saya langsung," tegas Ganjar usai inspeksi mendadak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/7).

Pada sidak tersebut, Ganjar sempat menghubungi langsung tiga kepala sekolah yang diketahui belum melakukan verifikasi SKTM hingga saat ini.

Kepada kepala sekolah SMA Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, SMK Negeri 2 Kabupaten Blora, dan SMK Negeri 1 Purwokerto, Ganjar memerintahkan agar memverifikasi SKTM hari ini juga dengan mengerahkan semua guru yang ada.

"Saya tegur keras kepala sekolah yang tidak lakukan verifikasi SKTM. Kalau gak mau memverifikasi, berhenti saja jadi kepala sekolah. Saya tegas saja dan menghargai kerja keras," ujarnya.

Ganjar menjelaskan bahwa melalui PPDB 2018 ini, masyarakat, khususnya orang tua, mendapat pembelajaran agar jangan mendidik anak untuk berbohong hanya karena ingin masuk atau diterima di sekolah tertentu.

"PPDB juga mendidik kami di birokrasi untuk bekerja profesional sehingga nanti bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Ganjar menilai PPDB 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan mewajibkan setiap pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu minimum 20 persen itu secara sosiologis tidak aplikatif bagi masyarakat karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM.

"Setelah ini, saya pastikan saya bertemu dengan Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), sistem ini harus dirombak, tidak bisa seperti ini. Mungkin ke depan, yang tidak mampu akan kita seleksi dengan jalur tersendiri dan harus ada syarat minimum prestasi," ujarnya.

Ganjar mengaku akan terus memantau langsung verifikasi SKTM dan ada kemungkinan mengundur pengumuman siswa-siswi yang diterima melalui PPDB 2018.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo, mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM.

Rusak Karakter

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menegaskan penggunaan SKTM palsu dalam PPDB merusak karakter anak. "Orang tua yang menggunakan SKTM palsu di samping telah berbohong, juga merusak karakter anaknya sendiri dengan memberi contoh perilaku tidak jujur," katanya.

Mendikbud menambahkan, sekolah harus melakukan verifikasi penggunaan SKTM dan melakukan pengecekan di lapangan. "Kalau memang mampu, supaya disadarkan untuk ditarik," tegasnya.SM/eko/E-3