Kepala Sekolah Tak Verifikasi SKTM Diminta Mundur

Ganjar menjelaskan bahwa melalui PPDB 2018 ini, masyarakat, khususnya orang tua, mendapat pembelajaran agar jangan mendidik anak untuk berbohong hanya karena ingin masuk atau diterima di sekolah tertentu.

"PPDB juga mendidik kami di birokrasi untuk bekerja profesional sehingga nanti bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Ganjar menilai PPDB 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dan mewajibkan setiap pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu minimum 20 persen itu secara sosiologis tidak aplikatif bagi masyarakat karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM.

"Setelah ini, saya pastikan saya bertemu dengan Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), sistem ini harus dirombak, tidak bisa seperti ini. Mungkin ke depan, yang tidak mampu akan kita seleksi dengan jalur tersendiri dan harus ada syarat minimum prestasi," ujarnya.

Ganjar mengaku akan terus memantau langsung verifikasi SKTM dan ada kemungkinan mengundur pengumuman siswa-siswi yang diterima melalui PPDB 2018.
Halaman Selanjutnya....