Kepala OIKN Kejar Investor untuk Percepat Bangun IKN

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dalam waktu 3–4 tahun ke depan.

Basuki, usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," katanya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki sebagai Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Lebih jauh, Basuki mengatakan minat para investor itu sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ditanya komentarnya terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan pihaknya akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki menyebut percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3–4 tahun ke depan.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" katanya.

Capaian Pembangunan

Basuki mengatakan capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.

Basuki mengaku akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis (7/11) untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, menyampaikan alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 15 triliun rupiah.

"Itu di-breakdown, untuk OIKN 5,89 triliun rupiah dan PUPR 9,11 triliun rupiah," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9).

Lebih jauh, Basuki mengatakan OIKN akan fokus membangun fasilitas yudikatif dan legislatif pada tahap lanjutan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan. Basuki mengatakan fasilitas itu akan diwujudkan di KIPP IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," katanya.

Basuki menjelaskan fasilitas yudikatif dan legislatif yang dibangun sudah termasuk ekosistem berupa prasarana dasar, seperti hunian, perkantoran, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, Basuki juga akan mempercepat tahap penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang sebelumnya telah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Ia mengatakan upaya menggaet minat investor juga terus dilakukan untuk kebutuhan pengembangan IKN dalam empat tahun ke depan.

"Sampai dengan groundbreaking terakhir dana dari APBN sebesar 86 triliun rupiah, lalu investasi sebanyak 58 triliun rupiah, itu di-groundbreaking terakhir sebelum tanggal 20 kemarin," ujarnya.