Kepala Desa se-Indonesia Dukung IKN Nusantara

» Upaya pemerintah memindahkan Ibu Kota mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia.

» Proyek monumental ini harus dilanjutkan dalam rangka redistribusi sumber daya pembangunan Indonesia.

SAMARINDA - Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengapresiasi dukungan pemerintah desa terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut dia, aksi dukungan yang diberikan ke 6.000 lebih kepala desa tersebut merupakan bukti bahwa upaya pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia.

"Kehadiran dari ke 6000 perwakilan dari 74.000 kepala desa se-Indonesia tersebut sebagai bukti kuatnya dukungan akar rumput terhadap pemerintah," tegas Siprianus ketika dihubungi Koran Jakarta, Minggu (18/12).

Karena itu, lanjut dia, niat baik dan dukungan penuh dari masyarakat ini hendaknya disambut baik oleh pemerintah dengan mempercepat proses pembangunan IKN.

Adapun yang perlu dipercepat ialah infrastruktur dasar. Ini tidak boleh terlambat. "Dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar maka target target lainnya bakal semakin mudah terealisasi," ucap Siprianus.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Fitrianto, mengatakan dukungan kepala desa tersebut menunjukkan semangat dari kalangan aparatur desa selaras dengan visi pembangunan IKN bahwa proyek monumental tersebut harus dilanjutkan dalam rangka redistribusi sumber daya pembangunan Indonesia.

"Aparatur desa memiliki hak sama besar dengan yang lain. Mereka juga dipilih langsung oleh warga dan berjejaring secara nasional. Kita tidak bisa menutup aspirasi mereka. Dukungan ini selaras dengan semangat rekognisi desa dalam UU Desa, yaitu pengakuan terhadap kedaulatan desa," kata Hari.

Menurut Hari, pembangunan nasional juga harus melihat pinggiran karena tidak bisa dipungkiri, negara-negara yang pertumbuhannya pesat seperti Tiongkok dan Korea Selatan juga melakukan ini. Ini sesuai dengan paradigma membangun Indonesia dari luar Jawa. Dengan proyek monumental ini agar ada pembagian kerja, tidak semua terpusat di Jakarta.

Dukungan kepala desa ini, kata Hari, juga berarti agar memperkuat komitmen pemerintah dan menegaskan agar IKN menjadi proyek multiyears. Jadi bukan mandeg setelah Jokowi berhenti. Kalau dihentikan, yang dirugikan adalah pembayar pajak, karena ada dana masyarakat di situ. "Jangan sampai IKN menjadi Hambalang kedua yang telah terhenti," tuturnya.

Desa se-Indonesia

Sebelumnya, desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membentang spanduk memanjang di Titik Nol Nusantara, berisi tentang dukungan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara.

"Ada 6.000 lebih perwakilan kepala desa se-Indonesia yang Sabtu (17/12) kemarin mengunjungi kawasan IKN untuk memberikan dukungan pembangunan IKN sekaligus memasang spanduk dukungan keberlanjutan IKN," ujar Ketua DPP Apdesi, Surtawijaya, di Balikpapan, Minggu (18/12).

Spanduk Apdesi yang dibentangkan memanjang di kawasan IKN yang masih masuk wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut bertuliskan "Siapa Pun Pemimpinnya di 2024, Harga Mati Melanjutkan Pembangunan IKN".

Kaltim merupakan kawasan tengah Indonesia, sehingga jangkauan dari tengah bisa lebih mudah ke arah barat maupun timur, berbeda dengan saat Ibu Kota Indonesia yang berada di kawasan barat negara, sehingga pembangunan dinilai belum merata atau masih terfokus di kawasan tertentu saja.

Bagi Apdesi, kunjungan ke Titik Nol Nusantara di Kalimantan ini memiliki makna mendalam, bukan sekadar jalan-jalan dan memasang spanduk dukungan, namun ini merupakan bentuk kebulatan tekat perwakilan pemerintah desa seluruh Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Kunjungan kami ke IKN ini adalah untuk mendukung kelanjutan sekaligus percepatan pembangunan IKN. Harga mati dari kebulatan Apdesi adalah siapa pun pemimpinnya mendatang, maka pembangunan IKN Nusantara harus dilanjutkan," katanya pula.

Apalagi, ujarnya lagi, keberadaan IKN sudah dikuatkan melalui undang-undang, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga makin menguatkan pemerintah untuk meneruskan pembangunan yang saat ini sedang berjalan.