Kepala BKKBN Tegaskan Aborsi hanya untuk Kondisi Darurat

KBN menegaskan aborsi di Indonesia berdasarkan UU Kesehatan hanya untuk kondisi darurat di antaranya korban pemerkosaan serta kondisi ibu dan bayi yang rentan sehingga membahayakan.

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyebut, aborsi di Indonesia hanya untuk kondisi darurat. Hal tersebut merespons adanya ketentuan aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

"Aborsi dilakukan bilamana keadaan darurat. Jadi kita menghentikan kehidupan itu dalam kondisi darurat," ujar Hasto, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (9/8).

Dia menerangkan, beberapa kondisi darurat untuk aborsi di antaranya korban pemerkosaan serta kondisi ibu dan bayi yang rentan sehingga dapat membahayakan nyawa jika kehamilan tetap dilanjutkan. Menurutnya, hal-hal lain terkait aborsi harus diatur dalam aturan turunan.

Hasto mencontohkan, aturan yang perlu diperjelas yaitu terkait masa kehamilan yang tepat untuk aborsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata Hasto, pernah mengajukan aborsi boleh dilakukan dalam periode kehamilan sebelum 40 hari karena periode tersebut masih periode embrio.
Halaman Selanjutnya....