Kenya Mengerahkan Pasukan ke Kongo untuk Mengakhiri Pertumpahan Darah

Presiden Kenya William Ruto pada hari Rabu secara resmi mengerahkan pasukan ke Republik Demokratik Kongo timur untuk bergabung dengan pasukan regional Afrika Timur yang bertujuan untuk mengakhiri pertumpahan darah selama beberapa dekade.

Tujuh negara Komunitas Afrika Timur (EAC), yang Kongo bergabung tahun ini, setuju pada bulan April untuk membentuk pasukan gabungan untuk memerangi kelompok-kelompok milisi di timur Kongo. Pasukan Kenya akan bergabung dengan kontingen dari Burundi.

Meskipun miliaran dolar dihabiskan untuk salah satu pasukan penjaga perdamaian terbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 120 kelompok bersenjata terus beroperasi di sebagian besar wilayah timur Kongo, termasuk pemberontak M23, yang berulang kali dituduh oleh Kongo didukung oleh Rwanda. Kigali membantah klaim tersebut.

Uganda telah mengirim pasukan ke Kongo sebagai bagian dari pengerahan terpisah untuk mengejar militan bersenjata yang terkait dengan ISIS, salah satu kelompok yang bertikai di Kongo timur.

"Kita semua memiliki kepentingan di Republik Demokratik Kongo yang stabil dan keamanannya," kata Ruto pada upacara pengiriman pasukan di ibu kota Kenya, Nairobi. Ruto mengatakan PBB dan Uni Afrika telah memberikan dukungan "diam-diam" untuk penempatan Kenya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada Reuters bahwa Sekretaris Jenderal Antonio Guterres bukanlah otoritas pemberi mandat, dan bahwa keputusan apakah akan mendanai misi semacam itu atau tidak berada di luar jangkauannya.

Sebuah sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan kepada Reuters ada beberapa ketidakpastian seputar penempatan Kenya karena Nairobi menginginkan pendanaan internasional, yang memerlukan mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB atau Uni Afrika.

"Kami telah bekerja sangat keras untuk memobilisasi komunitas internasional untuk mendukung pasukan Afrika timur," kata Menteri Pertahanan Kenya Aden Duale pada acara tersebut.

Pada Rabu pagi beberapa ribu orang mengadakan demonstrasi di kota Bukavu, Kongo timur, menentang kekuatan regional karena, kata mereka, beberapa "musuh" mereka adalah negara-negara anggota Komunitas Afrika Timur.