Kendalikan Inflasi Musiman dan Depresiasi Rupiah

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) mendatang dihadapkan pada dua tantangan besar, yakni risiko inflasi tinggi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karenanya, Gubernur BI ke depan harus mampu meningkatkan sinergi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi dan kurs rupiah.

Saat ini, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Bahkan, peluang kenaikan harga ke depan makin terbuka karena faktor musiman, Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa intervensi BI dan pemerintah, lonjakan harga itu akan mengerek inflasi.

"Inflasi musiman (cyclical inflation), inflasi yang terjadi karena musim tertentu ini harus menjadi fokus Gubernur BI mendatang, apalagi beberapa hari lagi Ramadan," ujar Direktur Progam Indef, Esther Sri Astuti, kepada Koran Jakarta, Senin (27/2).

Dalam hal ini, lanjut Esther, sinergitas dengan pemerintah juga menjadi kunci terlebih khusus kementerian-kementerian teknis. Menurutnya, BI perlu terus memantau perkembangan harga dan melakukan berbagai usaha untuk mengintervensi di sektor riil agar harga selalu stabil.

Hal ini diungkapkan Esther sebagai respons terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang resmi mengusulkan Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur BI. Sebelumnya, Perry telah menjabat sebagai Gubernur BI periode 2018-2023. Dengan menjadi calon tunggal, Perry berpotensi menjabat Gubernur BI selama dua periode

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan Gubernur BI memiliki tugas penting karena bank sentral memiliki peran sangat strategis. Karena itu, dia berharap Gubernur BI mendatang bisa memastikan tingkat inflasi terkendali.

"Tugas (Gubernur BI) memastikan tingkat inflasi terkendali. Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak," ujar Said.

Nilai Tukar

Selain inflasi, lanjut Said, BI juga bertugas memastikan nilai tukar rupiah stabil terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya dollar Amerika Serikat (AS). Sebab, kata Said, gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu pun menegaskan, Gubernur BI membutuhkan kemampuan mengorganisasi dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar dengan tujuan mengendalikan inflasi dan nilai tukar.

"BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik, memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat," katanya.

Bahkan, dia mengatakan BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa dan cadangan devisa negara. Paling baru, tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makroprudensial harus diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)

Peran tersebut meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan (Menkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).