Kenaikan Harga Properti Residensial Terakselerasi

JAKARTA - Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI) mengindikasikan akselerasi kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal itu tercermin dari kenaikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan I 2019 sebesar 0,49 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq), lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada triwulan IV-2018 sebesar 0,35 persen secara qtq.

Pada triwulan II 2019, IHPR diperkirakan meningkat sebesar 0,52 persen (qtq), terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja. Pada triwulan I 2019, penjualan properti residensial meningkat 23,77 persen (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan pada triwulan sebelumnya yang turun 5,78 persen (qtq).

"Peningkatan penjualan terjadi pada semua tipe rumah, dengan kenaikan penjualan tertinggi pada rumah tipe kecil," menurut pernyataan Departemen Komunikasi BI dalam info terbarunya di Jakarta, Kamis (9/5).

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa mayoritas konsumen masih mengandalkan pembiayaan perbankan dalam membeli properti residensial. Persentase jumlah konsumen yang menggunakan fasilitas KPR dalam pembelian properti residensial sebesar 74,16 persen.

Sejalan dengan kenaikan penjualan properti residensial, penyaluran KPR dan KPA pada triwulan I-2019 juga meningkat menjadi 4,02 persen (qtq) dari 1,14 persen (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Hunian Terintegrasi

Sementara itu, prospek hunian terintegrasi moda transportasi sangat menjanjikan ke depan. Perkembangan transportasi di kota-kota besar akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan hunian terintegrasi, khususnya bagi kalangan milenial. Para pelaku usaha diminta jeli untuk menggarap sektor ini.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Dadang Rukmana mengatakan kebutuhan simpul jaringan transportasi di wilayah Jabodetabek begitu besar sehingga menjadi peluang bagi pelaku usaha mengembangkan hunian terintegrasi. Selama ini, lanjutnya, pengembangan pembangunan rumah susun terintegrasi stasiun lebih banyak digarap BUMN, khususnya perusahaan negara sektor karya dan transportasi, seperti KAI.

"Pengembangan pembangunan rumah susun terintegrasi stasiun menjadi langkah awal bagi pemerintah bagi terbentuknya TOD (Transit Oriented Development) dan hal ini yang tengah kami rancang bersama Kementerian Perhubungan dan BUMN di bidang transportasi atau swasta," kata Dadang di acara FGD Hunian Terintegrasi untuk Milenial di Jakarta, Rabu (8/5) malam.

Dia menambahkan, selama ini pengembangan hunian terintegrasi dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Karena guna mewujudkan TOD yang ideal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Sedangkan tugas dari pemerintah hanya sebatas memberikan fasilitas. mza/Ant/E-10