Kenaikan Anggaran Perkuat Kinerja BP2MI Lawan Sindikat Perdagangan Orang

"Dalam beberapa kali saya mengikuti rapat dengar pendapat anggota dan pimpinan Komisi IX saya katakan anggaran BP2MI sangat tidak ideal. Bahwa 60 persen selama 5 tahun terakhir, anggaran BP2MI total pagu BP2MI itu merupakan belanja operasional, termasuk belanja pegawai. Sementara 40 persen itu belanja barang non operasional yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Di situ tidak idealnya. Sehingga kami tidak henti-henti terus menyampaikan perjuangan agar anggaran BP2MI ditambah," papar Benny.

Anggaran sebelumnya yang tak cukup, kata Benny membuat pelaksanaan program dan kegiatan di BP2MI menjadi tidak maksimal. "Di antaranya masih terdapat kekurangan anggaran baik untuk program prioritas nasional maupun prioritas lembaga selain itu terjadi pengurangan anggaran dari blokir automatic adjustment," kata dia.

Adapun uang lebih dari Rp530 miliar ini rencananya akan dialokasikan ke lima satuan kerja (satker) di tingkat pusat yakni tiga kedeputian, sekretariat, dan inspektorat, serta kepada 23 satker daerah dalam hal ini BP3MI.

Postur anggaran BP2MI Tahun 2024, kata Benny memiliki proporsi yang jauh lebih baik di mana 46 persen dari total pagu BP2MI merupakan belanja operasional termasuk belanja pegawai dan 54 persen atau lebih besar merupakan Belanja Barang Non Operasional (BBNO) yang mendukung program layanan penempatan dan pelindungan PMI.

Adapun alokasi anggaran BP2MI tahun ini, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp131.794.045.000, belanja operasional perkantoran Rp105.368.336.000, kegiatan prioritas nasional Rp112.053.726.000, dan kegiatan prioritas lembaga Rp181.297.574.000.
Halaman Selanjutnya....