Kemudahan Berbisnis di IKN Harus Dijamin

JAKARTA - Pemerintah gencar melobi investor, termasuk asal Jepang dan Hong Kong, untuk menanamkan modalnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, ketertarikan investor sangat tergantung pada komitmen pemerintah menciptakan kemudahan berbisnis di IKN.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah, Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah perlu mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui pemberian kemudahan memulai bisnis atau Ease Doing Business.

"Kemudian, prosedur perizinan harus jelas, lalu regulasi harus jelas dan tidak berubah-ubah. Karena salah satu problem investasi di Indonesia adalah ketidakpastian regulasi sehingga menghambat usaha bisnisnya," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Rabu (26/7).

Kemudian, infrastruktur terkait usahanya harus tersedia serta memastikan terciptanya keterkaitan antarindustri. Hal lainnya yakni memberi solusi investor jika ada masalah dalam bisnisnya.

"Terakhir, memberi insentif bagi investor dan menjelaskan serta mempermudah investor untuk klaim insentif tersebut. Karena selama ini investor tahu ada insentif, tetapi begitu mau klaim insentif, mereka kesulitan, prosedur berbelit," ungkap Esther

Senada, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, menambahkan, investor akan meningkatkan komitmen investasi menjadi realisasi ketika iklim usaha mendukung. "Yang perlu diperhatikan ialah iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum. Tanpa itu, investor tidak mungkin tertarik," tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 13 orang wartawan dari berbagai media Jepang yang didampingi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia mengunjungi kawasan IKN pada Selasa (25/7).

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengatakan kunjungan ini bertujuan agar media-media Jepang dapat secara langsung melihat dan mengumpulkan data informasi progres pembangunan IKN dalam rangka mendorong partisipasi sektor swasta Jepang dalam pembangunan IKN.

"IKN direncanakan dibangun dengan 70-80 persen pembiayaannya dari investasi. Melalui kunjungan media ini, kami ingin membuktikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun IKN dan meyakinkan sektor swasta Jepang untuk ikut berinvestasi di IKN," kata Danis.

Danis mengatakan Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Jepang melalui JICA untuk pembangunan IKN, yaitu dengan mendatangkan para ahli/ insinyur/ arsitek dari Jepang dalam rangka quality assurance untuk memastikan pekerjaan telah memenuhi standar internasional.

Minat Hong Kong

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno L Marsudi, mengungkapkan investor Hong Kong dan kolaborasi perusahaan teknologi global yang bergerak di bidang keamanan dan solusi identitas digital internasional yakni Thales tertarik berinvestasi di proyek IKN.

Menlu usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Chief Executive Hong Kong, John Lee, dan delegasi menyatakan para investor memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi di IKN Nusantara. "Kalau kita lihat komitmen pada tataran Chief Executive dan beberapa perusahaan sangat kelihatan kuat karena mereka melihat perkembangan ekonomi Indonesia baik dan stabil," kata Retno di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/7).