Kemlu Tegaskan Pemerintah Ingin Pastikan WNI Bermigrasi dengan Aman

Selain itu, program itu juga menyusun kebijakan dan program yang responsif gender, berbasis hak dan mengakui potensi migran yang dapat berkontribusi dalam pembangunan yang sejalan dengan Kesepakatan Global tentang Migrasi (GCM).

Penny melanjutkan, pelaksanaan dari GCM itu salah satunya adalah menyusun indikator tata kelola migrasi yang bisa mengukur efek dari kebijakan pemerintah tentang migrasi, yakni apakah kebijakan itu sudah cukup baik atau masih perlu diperkuat lagi.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz menyampaikan bahwa program kolaborasi tersebut juga memasukkan tata kelola migrasi responsif gender ke dalam rancangan RPJMN 2025-2029.

"Jadi, sudah bisa dipastikan bahwa program ini juga menjamin keberlanjutannya," kata Dwi.

Sementara itu, anggota UNDP Siprianus Bate Soro mengatakan ada tiga hal penting yang dilakukan dalam program kolaborasi tersebut, yang pertama adalah koordinasi dan sinergi berbagai pihak tingkat nasional dan daerah.
Halaman Selanjutnya....