Kementerian PUPR Catat 89 Paket IKN TA 2022-2023 Telah Terkontrak

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengungkapkan sebanyak 89 paket khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2022 - 2023 telah terkontrak.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan mengatakan, untuk progres pelaksanaan tender atau seleksi paket khusus IKN TA 2022 - 2023 terdapat total paket sebanyak 129 paket dengan nilai 28,88 triliun rupiah.

"Sudah terkontrak sebanyak 89 paket atau senilai 25,07 triliun rupiah. Sementara untuk paket yang dalam proses tender sebanyak 16 paket atau senilai 1,89 triliun rupiah," ujar Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (14/2).

Dia juga menambahkan bahwa untuk 16 paket yang dalam proses tender, sebanyak 10 paket IKN atau senilai 106 miliar rupiah belum penetapan dan enam paket IKN atau senilai 1,78 triliun rupiah sudah dilakukan penetapan.

Sedangkan 24 paket khusus IKN lainnya atau senilai 1,9 triliun rupiah belum dilakukan tender atau seleksi. "Ini yang belum melaksanakan tender karena belum lengkapnya kelengkapan kriteria kesiapan (Readiness Criteria) dan juga dokumen-dokumen yang harus mendukung proses lelang," kata Yudha.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.

KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak, termasuk dari para investor.

Pemerintah Indonesia membuka kesempatan besar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara untuk dilaksanakan melalui investasi swasta, BUMN, Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, kerja sama antar swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.