Kementerian Kebudayaan Harus Kelola Seni Budaya secara Holistik dan Inklusif

Usulan tersebut bertujuan untuk mengelola kebudayaan secara holistik dan inklusif serta pelumbungan seluruh sumber daya kebudayaan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini menambahkan, dalam Kementerian Kebudayaan, pemerintah bertugas sebagai fasilitator yang hadir. Pemerintah mesti meletakkan kebudayaan sebagai motor penggerak pemajuan indonesia.

"Sebagai orang-orang berkepentingan di sini kita harus menjaga kebudayaan secara holistik. Tidak sektoral, tapi menyangkut seluruh sektor kehidupan," katanya.

Melanie menekankan, pentingnya Kementerian Kebudayaan merawat dan memperkuat daya tawar aktor seni budaya. Menurutnya, mereka perlu mendapat otonomi dan menjamin kebebasan berekspresi.

"Saat ini sudah mulai ada tekanan dari sana sini. Itu harus kita hadapi di masa depan bahwa kementerian jangan sampai membungkam kita karena diberi ini diberi itu kita jadi lupa," terangnya.
Halaman Selanjutnya....