Kementerian BUMN Ajukan Tambahan PNM

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PNM sebesar 7,88 triliun rupiah. Tambahan itu untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan perusahaan pelat merah di Indonesia.

"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan 7,88 triliun rupiah dari PNM ataupun dari investasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/9).

Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar 67,82 triliun rupiah, tetapi angka yang baru disetujui hanya 41,31 triliun rupiah.

Erick menjelaskan ada gap sebesar 20,81 triliun rupiah dari usulan PNM dengan alokasi pada Nota Keuangan, seperti Hutama Karya yang semula mengusulkan 30,56 triliun rupiah untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui 28,90 triliun rupiah.

Kemudian, PNM Defend ID yang diajukan tiga triliun rupiah untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru disetujui 1,75 triliun rupiah. Lalu, Airnav dengan usulan PNM 790 miliar rupiah untuk pembaharuan alat hanya disetujui 660 miliar rupiah.

Sejauh ini, dari 10 BUMN yang mengusulkan PNM hanya usulan PLN yang disetujui 100 persen dengan nominal 10 triliun rupiah untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa.

Sedangkan enam BUMN lain yang juga mengusulkan PNM, yakni Injourney sebesar 7,5 triliun rupiah untuk holding, IFG enam triliun rupiah untuk kredit usaha rakyat, Reasuransi Indonesia Utama tiga triliun rupiah untuk penguatan modal, ID FOOD sebesar dua triliun rupiah untuk ketahanan pangan, Damri sebesar 870 miliar rupiah untuk pembaharuan armada berupa bus listrik, dan KAI sebesar 4,1 triliun rupiah untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak masuk dalam alokasi Nota Keuangan.