Kementerian Agraria Perangi Mafia Tanah

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KementerianATR/BPN) fokus dalam memberantas sengketa dan konflik pertanahan. Bekerja keras memerangi mafia tanah.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa, salah satunya, orang yang punya tanah tapi tidak peduli dengan tanahnya sehingga diserobot orang lain.

"Kami bekerja keras memerangi mafia tanah. Untuk itu kami lakukan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan untuk mengurangi mafia tanah," kata Sofyan dalam siaran persnya yang diterima Koran Jakarta, Senin (10/8).

Sofyan mengingatkan sangat penting seluruh bidang tanah didaftarkan sehingga ada sertifikatnya. Dengan begitu, sengketa dan konflik tanah bisa dikurangi. Insya Allah kalau seluruh bidang tanah sudah didaftarkan, sengketa akan berkurang.

Terkait sertifikasi bidang tanah, lanjut Sofyan, beberapa hari yang lalu pihaknya telah menyerahkan 22.335 sertipikat tanah di Provinsi Banten. Penyerahan sertifikat sebanyak 22.335 sertifikat itu dilakukan secara virtual.

Sertifikat tanah yang dibagikan di Banten secara virtual, menurut Sofyan, berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini, khusus di Banten telahdilaksanakan di beberapa kabupaten atau kota yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dia mengapresiasi pelaksanaan PTSLtersebut. Padahal saat ini masih masa pandemi. Tapi semangat bekerja jajarannya, tidak berkurang. Ini yang ia apresiasi.

Tidak lupa Sofyan mengingatkan jajarannya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan. Jangan sampai karena adanya wabah Covid-19, lantas kualitas pelayanan berkurang. Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus dijaga. Bahkan mesti ditingkatkan terus kualitasnya. ags/N-3