Kementan Diminta Fokus Tingkatkan Produksi

JAKARTA - DPR RI menyoroti lemahnya kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Kinerja Kementan selama 2022 dinilai belum fokus pada perbaikan tata kelola pangan nasional. Namun, Kementan menegaskan kinerja lembaganya positif.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta Kementan memberikan kepastian strategi pelaksanaan peningkatan produksi. Dirinya mempertanyakan kebijakan pangan yang selalu mengutamakan pasokan impor terutama beras, bawang putih, daging sapi/ kerbau, kedelai, gula konsumsi dalam jumlah persentase yang begitu besar setiap tahun.

"Maka di mana posisi pemerintah dalam menjaga kepentingan pangan nasional agar terus berdaulat dan tidak tunduk pada kepentingan para importir serta keuntungan segelintir pihak tertentu," ucap Johan di Jakarta, Selasa (17/1).

Johan juga menyinggung mengenai pernyataan pemerintah yang mengklaim berhasil swasembada beras dan mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (RRI). "Namun anehnya, malah melakukan impor beras dan hal ini telah menimbulkan polemik serta penolakan luas dari komponen masyarakat dan Presiden pun mengeklaim tidak melakukan impor beras dalam tiga tahun terakhir. Namun, kenyataannya realisasi impor beras malah dilakukan di mana petani akan memasuki masa panen raya. Hal ini sangat merugikan petani dan mencederai kedaulatan pangan nasional," pungkasnya.

Dalam rangka menyambut 2023 yang lebih baik, anggota Komisi IV DPR RI, Sa'adiyah Uluputty, mengingatkan Kementan untuk serius mengevaluasi sekaligus menetapkan program kerja demi ketahanan pangan Indonesia. Dia tidak ingin muncul mindset di Kementan bahwa program kerja dianggap sebagai sakadar hanya rutinitas tahunan saja. Karena itu, dia meminta program kerja Kementan jangan sekedar menjiplak atau copy-paste demi ketahanan pangan Indonesia.

"Jangan sampai ada istilah di hampir semua kementerian itu, programnya rutinitas saja. Copy-paste. (Program) tahun-tahun kemarin kemudian diulangi lagi di tahun-tahun yang akan datang tanpa evaluasi secara menyeluruh," terang Sa'adiyah dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1).

Di sisi lain, dia menekankan agar Kementan tidak berpuas diri walaupun realisasi anggaran Kementan pada 2022 yang mencapai 95 persen. Perlu diakui, berdasarkan realisasi tersebut menandakan bahwa Kementan telah mencapai target, akan tetapi dia menilai secara kualitas perlu ditanyakan.

Kehadiran Pemerintah

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi mengakui hal yang disampaikan DPR, sama dengan temuan SPI di basis. Diakuinya memang masih banyak kendala di petani dan juga peternak yang membutuhkan kehadiran pemerintah.

"Harapan kita, DPR tidak hanya sebatas memberikan kritik saja, tapi juga menjalankan fungsi DPR untuk penganggaran dan pengawasan anggaran," tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor pertanian pada 2022 mencapai 4,89 miliar dollar AS atau tumbuh 10,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). Adapun sektor pertanian memiliki share yang cukup baik sebesar 1,61 persen terhadap ekspor nonmigas.

Terkait itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. Kuntoro Boga Andri mengatakan kenaikan ekspor terus dipacu melalui berbagai kebijakan dan program jangka panjang lainya. Beberapa di antaranya program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks) dan peningkatan kualitas produksi dalam negeri.

Kuntoro menyebutkan, ekspor pertanian Indonesia secara konsisten terus meningkat, termasuk saat pandemi. "Data ini merupakan preseden yang baik bagi para insan pertanian. Artinya, kinerja sektor pertanian bisa terus meningkat bahkan saat mengalami hambatan dan tantangan," pungkas Kuntoro.