Kementan Diminta Benahi Data RDKK

JAKARTA - Pemerintah diminta membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Apabila pondasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai kebutuhan di lapangan, maka peluang penyelewengan pupuk bersubsidi makin terbuka lebar.

Ketua Komisi IV DPR, Sudin mempertanyakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Bahkan, dia kaget dengan hasil temuan Ombudsman soal manipulasi RDKK. Dalam data tersebut ditemukan ada 360 ribu warga yang meninggal dunia. Hal itu terungkap dari ketidaksesuaian data NIK di beberapa provinsi.

"Kami minta Kementan tidak main-main mengelola dana 70 miliar rupiah untuk kegiatan pengumpulan (collect) data RDKK," tegas Sudin pada saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Rabu (2/2).

Baginya, dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk pembenahan data RDKK. Di sisi lain, dia menemukan permasalahan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron.

Menurutnya, permasalahan dana RDKK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan dan koordinasi internal Kementan yang tidak sinkron ini akan sangat mempengaruhi kualitas RDKK ke depannya. "Kami melihat Kementan koordinasi internal saja tidak sinkron. Dari RDKK saja sudah bermasalah. Bagaimana ini?" tanya Sudin.
Halaman Selanjutnya....