Kemensos Siapkan Skema Bantuan Berkelanjutan

JAKARTA - Kementerian Sosial tengah menyiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi korban konflik di Kabupaten Nduga, Papua sebagai perlindungan sosial jangka panjang. Skema bantuan berkelanjutan itu adalah bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan beras sejahtera (Rastra) dan bantuan sosial lainnya.

"Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kreteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat dalam keterangan tertulisnya, saat mengunjungi korban, di Wamena, Papua, Selasa (30/7).

Harry menambahkan berdasarkan basis data terpadu dari pusat data Kemensos, sebanyak 1.720 jiwa di Nduga akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam.

"Validasi dilakukan pada Juli-Agustus. Karena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH," tambah Harry.

Unsur KPM PKH yang dimaksud yakni memenuhi kreteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.

Kemensos juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. sebagai program perlindungan sosial berkelanjutan.

"PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana," tambah Harry.

Rekrutmen Pendamping

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan disejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.

"Kreteria SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya Sarjana Sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak delapan orang," jelas Harry.

Sebenarnya, kata Harry, tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada dua orang pendamping dan lima orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. "Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi," imbuhnya.

Untuk melayani pencairan bantuan itu, pemerintah sudah berkerjasama dengan Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Pihak bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupatem tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara tunai oleh pihak BRI.

Berdasarkan laporan dari pemkab dan aparat keamanan jumlah korban meninggal dunia akibat konflik di Nduga hingga saat ini mencapai 53 orang. Dari jumlah itu, 23 orang anak-anak. Rata-rata penyebabnya karena sakit dan bukan kejadian luar biasa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge menegaskan ke 53 data korban meninggal dunia tersebut hasil dari pendataan dan investigasi di 11 distrik yang terdampak konflik.eko/E-3