Kemenkumham Ingatkan Program Kerja Berdampak pada PNBP

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya bahwa program kerja yang disusun akan berdampak langsung pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kualitas layanan publik itu terproyeksi melalui PNBP," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8).

Hal tersebut disampaikan Andap pada Rapat Kinerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN), dan perwakilan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Dalam arahannya, jenderal bintang tiga tersebut menuntut dan mendorong DJKI Kemenkumham untuk selalu membuat program kerja yang berdampak pada masyarakat.

Selain berdampak pada PNBP, program kerja yang dibuat tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi citra baik Kemenkumham, ujarnya. "Jangan hanya membuat program yang bagus tapi pelaksanaannya tidak ada," tegas Andap.

Lebih lanjut, ia ingin seluruh jajaran DJKI Kemenkumham bersinergi dalam memenuhi parameter keberhasilan program yang telah disepakati. Untuk mencapainya, Andap menilai ide saja tidak cukup sehingga dibutuhkan komitmen memenuhi target kinerja, dan keberhasilan program kerja. "Sebenarnya gampang, hanya butuh tiga langkah saja yakni ide, komitmen dan kemampuan eksekusi," ujar dia.

Rakernis DJKI merupakan kegiatan yang membahas monitoring atas pelaksanaan program kerja unggulan DJKI tahun 2022, termasuk penyusunan agenda program kerja unggulan tahun 2023.