Kemenkop Gandeng PTN Bentuk Strategi Nasional

JAKARTA - Tiga perguruan tinggi negeri (PTN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM sepakat diperlukan Strategi Nasional pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Indonesia. Strategi nasional ini nantinya menjadi pedoman oleh semua lini stakeholders agar regulasi yang dikeluarkan dan program yang dijalankan dapat bersinergi dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara komprehensif tanpa saling tumpang tindih.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menjelaskan kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang berlangsung Selasa, 7 Mei 2019 di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM. Tiga PTN yang ikut rapat adalah Sekolah Bisnis Manajemen Instutut Teknologi Bandung (SBM ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indoneesia (UI).

"UMKM kita selama ini berjalan auto pilot, dan pemerintah perlu hadir dalam hal-hal strategis," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, di Jakarta, Kamis (9/5).

Rully mengatakan Strategi Nasional tersebut dibutuhkan mengingat banyaknya kementerian/lembaga yang menangani UMKM di Indonesia mulai dari aspek pajak, akses keuangan, akses pembiayaan, inklusif gender, produktivitas, data, dan banyak hal lainnya, namun belum ada pedoman utama agar semua dapat berkesinambungan.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan Strategi Nasional ini adalah pekerjaan penting dan besar, dan menargetkan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional pada 2020.

Beberapa masukan dari pihak akademisi untuk penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM Indonesia, di antaranya perlunya mapping program, regulasi, dan tupoksi Kementerian/Lembaga yang menangani UMKM dan perlunya leader kebijakan UMKM di Indonesia.

"Mereka menyampaikan perlu adanya entrepreneurship education yang mencakup monitoring, evaluasi, dan mentoring untuk membentuk ekosistem dan perlu adanya treatment yang berbeda untuk masing-masing skala pelaku UMKM mengingat mayoritas pelaku UMKM 98 persen adalah usaha mikro, bahkan mayoritas berada pada tingkat ultramikro," katanya.

Selain itu, perlu adanya leader kebijakan UMKM yang kuat baik menyempurnakan yang sudah ada saat ini, atau membentuk komite maupun pokja lintas stakeholders untuk kebijakan UMKM di Indonesia.

Para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, kata Rully, juga telah sepakat untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional pengembangan UMKM sebagai guidelines arah kebijakan UMKM nasional yang terpadu dan inklusif.

eko/E-3