Kemenko Polhukam-Kapuas Hulu Bahas Perbatasan

KAPUAS HULU - Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, membahas persoalan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Rakor ini dalam rangka monitoring implementasi kebijakan pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia," kata Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Suteikno Suleman, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa (8/3).

Suteikno menyampaikan, dari beberapa paparan baik pemerintah daerah, Kodim 1206 Putussibau, maupun satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) terdapat beberapa persoalan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, serta jalan illegal. Kemudian, kepemilikan senjata api illegal, listrik, serta telekomunikasi Kapuas Hulu.

Menurut dia, berbagai usulan yang dipaparkan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat di Kemenko Polhukam, termasuk juga lintas kementerian terkait. "Kami akan berupaya mengingatkan kembali sejumlah kementerian yang berkaitan dengan usulan dan harapan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengharapkan kedatangan Tim Kemenko Polhukam tersebut dapat membawa kemajuan pembangunan wilayah Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Fransiskus juga sempat menyinggung pembangunan jalan pararel perbatasan, serta jalan pararel menuju batas Kalimantan Timur.
Halaman Selanjutnya....