Kemenko Perekonomian Ajukan Tambahan Anggaran

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan tambahan 68,5 miliar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RARAPBN) 2019 yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan program koordinasi maupun tugas teknis lainnya.

"Tambahan anggaran sebesar 68,5 miliar rupiah untuk kebutuhan tambahan pegawai maupun pengembangan sistem OSS," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat rapat dengan Badan Anggaran di Jakarta, Rabu (5/9). Darmin mengatakan kebutuhan anggaran dalam RARAPBN 2019 ini untuk pelaksanaan tugas pengawalan program ekonomi pemerintah yang berada dalam koordinasi Kemenko Perekonomian.

Tugas tersebut antara lain mengawal program strategis nasional melalui KPPIP, kebijakan satu peta, Kawasan Ekonomi Khusus serta Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, mengawal peta jalan e-commerce, sistem OSS, program pemerataan ekonomi, kemitraan ekonomi umat maupun percepatan pelaksanaan berusaha.

Awalnya, pagu RAPBN 2019 sebesar 414,16 miliar rupiah, terdiri atas program koordinasi kebijakan bidang perekonomian 258 miliar rupiah serta program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 156,07 miliar rupiah. Dengan usulan tambahan 68,5 miliar rupiah, maka pagu Kemenko Perekonomian dalam RARAPBN 2019 mencapai 482,68 miliar rupiah.

Sebelumnya, penyerapan anggaran di Kemenko Perekonomian pada 2016 mencapai 302,2 miliar rupiah atau 95,4 persen dari pagu 366,8 miliar rupiah dan pada 2017 mencapai 446,9 miliar rupiah atau 96,38 persen dari pagu 463,7 miliar rupiah.

Pengembangan Domestik

Sementara itu terkait RARAPBN 2019 secara keseluruhan, Direktur Riset Centre of Reform on Economic (Core), Piter Abdullah berpendapat potensi penurunan permintaan global sebagai dampak dari perang dagang perlu ditangkap dan diantisipasi dalam pelaksanaan anggaran negara 2019.

Menurutnya, pengembangan ekonomi domestik melalui kebijakan fiskal perlu dilakukan apabila intensitas perang dagang masih berlanjut hingga 2019. "Kalau 2019 intensitas perang dagang meningkat, yang diperlukan adalah pengembangan ekonomi domestik karena perekonomian global tidak bisa diharapkan. Perlu mendorong permintaan domestik melalui peran dari APBN," ujar Piter.

Menurut dia, garis besar RARAPBN 2019 yang disampaikan pemerintah sudah relevan dengan upaya penguatan ekonomi domestik karena arah kebijakan fiskalnya sarat dengan bantuan sosial.

Dia menyarankan implementasi anggaran negara untuk tahun depan dilakukan secara ekspansif untuk mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Belanja negara dalam RARAPBN 2019 difokuskan untuk peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ant/E-10