Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dinilai Layak Pimpin Penanganan Kawasan laut Natuna Utara

JAKARTA- Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dinilai pas untuk memimpin secara langsung penanganan kawasan Laut Natuna Utara karena memiliki banyak persoalan yang bukan hanya pencurian ikan.

"Isu di sana (Natuna Utara) bukan cuma perikanan, tetapi juga migas, pariwisata, batas wilayah atau hubungan luar negeri, serta pertahanan dan keamanan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu.

Menurut Abdi, penting untuk mencari akar masalah mengapa IUU Fishing atau penangkapan ikan oleh kapal ikan tetangga masih marak padahal pembahasan batas wilayah laut belum tuntas sehingga masih ada masalah saling klaim wilayah laut antarnegara.

Dengan demikian, lanjutnya, perlu pula ada penanganan penegakan hukum yang mesti diikuti dengan langkah diplomasi serta perundingan batas wilayah agar masalahnya benar-benar tuntas.

"Kondisi geostrategis dan perkembangan konflik perlu antisipasi. Jangan sampai pergerakan kapal ikan asing yang masuk ke Natuna merupakan hal yang disengaja untuk provokasi Indonesia masuk dan terlibat dalam pusaran konflik," paparnya.
Halaman Selanjutnya....