Kemenkes Distribusikan 7,5 Juta Dosis Vaksin

Kemenkes bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk menjamin mutu, kualitas, dan keamanan vaksin saat disebar ke daerah-daerah.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan mendistribusikan 18 juta dosis vaksin untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 tahap kedua.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, mengatakan dari 18 juta dosis vaksin Covid-19 tersebut, akan mulai didistribusikan pada tahap awal sebanyak 7,5 juta dosis vaksin.

"Kemudian, hampir 11 juta dosis vaksin di minggu pertama di bulan Maret," kata Maxi dalam diskusi secara virtual, Rabu (17/2).

Maxi mengatakan seiring dengan didistribusikannya vaksin Covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma, pemerintah juga menunggu 4,6 juta dosis vaksin AstraZeneca asal Inggris. Namun, kata dia, vaksin Covid-19 AstraZeneca masih menunggu pengiriman data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Selalu, vaksin itu selalu ada (EUL) WHO, kemudian BPOM itu yang selalu berperan, kalau BPOM sudah memberikan EUA berarti data-data yang semua sudah dikaji oleh BPOM," ujarnya.

Lebih lanjut, Maxi mengatakan Kemenkes akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk menjamin mutu, kualitas, dan keamanan vaksin saat disebar ke daerah-daerah.

"Saya kira itu akan menjamin ya ketersediaan vaksin melalui distribusi yang baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memulai menggelar vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Rabu, (17/2). Sasaran vaksinasi tahap kedua ini mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta lansia, dan 16,9 juta untuk pekerja pelayanan publik.

Adapun kelompok prioritas yang menerima vaksin tahap kedua adalah pedagang pasar, pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian, keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan, dan lansia di atas 60 tahun.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Jokowi, Anies, dan Budi tampak berkeliling di ruang vaksinasi sembari berbincang. Sesekali, mereka juga berbincang dengan vaksinator dan para pedagang yang disuntik vaksin.

Terlalu Rumit

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kendala pada pelaporan hasil pemeriksaan Covid-19 melalui laboratorium. Hal itu disampaikannya saat mengonfirmasi berbagai pertanyaan soal kendala pencatatan data yang masuk ke dalam sistem pelaporan Covid-19.

Menurut Budi, Kemenkes sudah melakukan pengecekan kendala apa yang terjadi di masing-masing laboratorium. Dari penelusuran itu, diketahui petugas entry data di laboratorium kesulitan mengakses aplikasi pelaporan Covid-19.

"Karena setelah kita cek di masing-masing laboratorium, ternyata susah masuk ke aplikasi. Responsnya (aplikasi) lambat, " ujar Budi.

Selain itu, dia juga menyebut user interface atau tampilan grafis untuk pengguna pada aplikasi pelaporan terlalu rumit. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, Kemenkes sudah melakukan perbaikan pada aplikasinya.

"Sehingga pekan ini, aplikasi baru sudah online dan bisa dipakai oleh seluruh laboratorium," kata Budi.

"Sehingga, semua data dari laboratorium, baik hasil pemeriksaan positif maupun negatif Covid-19 itu bisa masuk (dilaporkan ke Kemenkes)," tuturnya.

Budi memastikan sistem aplikasi pencatatan hasil pemeriksaan Covid-19 yang baru dapat diakses lebih cepat. Entry data pun disebutkan bisa dilakukan secara otomatis. "Dengan demikian (pencatatan) jumlah testing-nya akan naik dan kita akan mendapat gambaran positivity rate yang sebenarnya," katanya. n jon/ags/P-4