Kemenhub Targetkan 5 Pelabuhan Bebas Korupsi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan lima pelabuhan lain di Indonesia dapat mengikuti jejak Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah mendapat penghargaan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan kelima pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Jawa Tengah, Pelabuhan Belawan Medan di Sumatera Utara, Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan dan Pelabuhan Ambon di Maluku atau Pelabuhan Sorong di Papua.

"Dengan menjadi wilayah bebas korupsi, maka akan menciptakan integritas di pelabuhan tersebut sehingga pelayanan dan kecepatan akan meningkat," ujar Budi saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 di Jakarta, Senin (8/4).

Selain itu, lanjutnya, komplain dari institusi lain maupun pelaku usaha dapat berkurang. Sebab, pelabuhan adalah motor dari kemajuan logistik suatu negara.

"Dalam catatan indeks logistik kita naik dari peringkat 63 ke 46. Satu prestasi yang baik, tetapi tidak cukup dengan itu, pemerintah ingin terus mereformasi agar insan-insan," paparnya.

Budi menambahkan, dengan menjadikannya area bebas korupsi, pelabuhan tersebut diharapkan dapat meningkat kinerjanya dan mendorong lonjakan ekspor.

Apabila strategi itu bisa memberikan kinerja baik dan melayani, aktivitas ekspor dan investasi turut berkembang di Indonesia. "Untuk mewujudkan hal tersebut tidak butuh anggaran, karena yang diperlukan hanya mengubah goal setting. Targetnya dalam 1-2 tahun hal ini dapat segera terlaksana," katanya.

Revolusi Industri

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo mengatakan Raker Ditjen Hubla digelar untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarunit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

"Dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan delivery order online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan dwelling time," katanga.

Selain itu, Dirjen Agus akan terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN. Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran. mza/E-10