Kemendiktisaintek Sebut Kampus Kelola Tambang Masih Wacana

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut keterlibatan kampus dalam pengelolaan tambang masih wacana. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendiktisaintek, Khairul Munadi, mengatakan munculnya wacana kampus mengelola tambang karena ada muatan otonomi kampus sehingga kampus harus memiliki kemampuan finansial.

“Nah, tapi itu (pengelolaan tambang) masih sangat early. kita nggak bisa mengarah ke sana. Kan (keuangan kampus) dari dana filantropi, macam-macam ya, sumber-sumber keuangan perguruan tinggi,” ujar Khairul, kepada awak media, Rabu (22/1).

Dia menjelaskan, untuk mengelola tambang, kampus memiliki sumber daya yang luar biasa. Meski demikian, banyak hal-hal lain yang harus dipertimbangkan seperti kesiapan teknologi, regulasi, dan sebagainya.

“Tapi kalau dalam konteks sumber daya manusia, saya kira banyak sekali teman-teman perubahan tinggi yang berperan di mana-mana untuk konsultansi ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain,” jelasnya.

Sebagai informasi, peluang kampus mengelola tambang muncul atas adanya draft Rancangan Undang-undangMineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Yang menjadi inisiatif DPR. Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati hasil penyusunan draf RUU Minerba pada Selasa (21/1) malam, di mana dari delapan fraksi yang ada di parlemen, sebanyak empat fraksi menyetujui dengan catatan sementara empat lainnya setuju tanpa catatan.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengungkapkan alasan perguruan tinggi dimungkinkan memiliki izin tambang. Menurutnya, pemerintahan Prabowo ingin memberi peluang kepada institusi itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. “Dan tentunya itu kan butuh anggaran ya,” ucapnya. ruf/S-2