Kemendagri Panggil Wagub Kepulauan Riau

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT . Kali ini yang terjerat OTT adalah Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Nurdin ditangkap komisi anti rasuah karena diduga menerima suap dan gratifikasi dalam kasus izin lokasi reklamasi. Untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri segera memanggil Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Jumat (12/7). Menurut Tjahjo, jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di Kepulauan Riau paska ditangkapnya gubernur provinsi tersebut oleh KPK. Kementeriannya harus memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya.

Maka, untuk koordinasi, Wakil Gubernur Kepri dan Sekda dipanggil ke Jakarta. "Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) akan memanggil Wagub Kepri dan Sekda Provinsi. Pemanggilan untuk koordinasi saja agar memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan baik dan tidak terhambat," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Terkait penangkapan Nurdin Basirun, Menteri Tjahjo mengaku kaget dan terkejut. Sebagai mitra kementerian, penangkapan Gubernur Kepri baginya mengagetkan. Apalagi selama ini, ia tak pernah berhenti mengingatkan yang bersangkutan agar berhati-hati dalam menjalankan tugas. Jangan tergoda oleh perbuatan yang melanggar aturan. Dan, tak pernah bosan mengingatkan, agar memahami area rawan korupsi.

"Sebagai Mendagri dan teman serta mitra, kasus Gubernur Kepri ini tentunya membuat saya sedih dan prihatin atas musibah yang menimpa saudara Gubernur Kepri," katanya.

Minta Kooperatif

Ia pun sebagai Mendagri meminta Gubernur Kepri untuk kooperatif dengan KPK. Jangan mempersulit pemeriksaan. Dan, mengungkapkan kasusnya dengan sejujur-jujurnya. "Saya yakin Gubernur Kepri akan kooperatif dalam pemeriksaan KPK,"katanya.

Tjahjo mengaku sedih dan kaget. Apalagi selama setahun terakhir ini dirinya sebagai Mendagri intensif melakukan koordinasi dengan komisi anti rasuah dengan melibatkan para gubernur.

Termasuk dengan Gubernur Kepri. Apalagi ada persoalan tentang Otorita Batam. Agar tak ada pelanggaran hukum, terutama dalam penataan struktur organisasi dan inventarisasi aset, KPK selalu dilibatkan untuk supervisi.

ags/AR-3