Kemendagri Minta Pemda Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP I

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Bulog terkait penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerahnya masing-masing. Pasalnya, saat ini Bulog terus berupaya menyalurkan beras SPHP ke daerah seperti melalui pasar tradisional maupun pasar ritel modern sebagai upaya pengendalian harga.

"Saya sangat berharap teman-teman seluruh pemerintah daerah bisa mengundang Bulog untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing, dan kita bantu untuk masifkan penjualan ini, agar dilaksanakan segera, kalau bisa mungkin siang hari nanti, sehingga pelaksanaannya besok sudah bisa berjalan," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/2/2024).

Tomsi mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indikator perkembangan harga pada minggu keempat Februari 2024, beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan di 268 kabupaten/kota. Kemudian disusul cabai merah yang mengalami kenaikan di 241 kabupaten/kota dan minyak goreng di 220 kabupaten/kota.

"Ini 3 komoditi yang naiknya cukup signifikan," ujar Tomsi.

Sementara itu, Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan, berdasarkan arahan presiden penyaluran beras SPHP agar dimaksimalkan sebanyak 200.000 ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024. Hingga 25 Februari 2024 realisasi ini sudah mencapai 322.930 ton.
Halaman Selanjutnya....