Kemen PPPA Harap Keterwakilan Caleg Perempuan Sesuai UU Pemilu

Uji Materi

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) mengajukan uji materi (judicial review/JR) terhadap aturan tersebut ke Mahkamah Agung. MPKP meminta aturan minimal 30 persen dalam daftar caleg partai politik di setiap daerah pemilihan itu dibatalkan sebab keliru dan tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu.

"Kami memohon, meminta Mahkamah Agung membatalkan klausul di dalam peraturan KPU," kata kuasa hukum MPKP, Fadli Ramadhanil.

Pihaknya telah beberapa kali menagih KPU untuk mengumumkan ke publik akan merevisi aturan tersebut. Namun, KPU tidak kunjung merevisi aturan tersebut. "Untuk memastikan kerangka hukum pemilu tetap konstitusional, tetap sesuai dengan prinsip pemilu luber jurdil, maka kami melakukan uji materi ke MA," tandasnya.

Anggota MPKP, Hadar Nafis Gumay, menilai ruang untuk merevisi ketentuan itu masih terbuka meskipun pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) telah rampung pada tanggal 14 Mei 2023.