Kekurangan Guru, SMPN 30 Lakukan Tambal Sulam

JAKARTA - Kebutuhan terhadap guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari kekosongan formasi guru di sekolah pada beberapa mata pelajaran.

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 30, Ujang Kusuma mengatakan saat ini pihaknya kekurangan guru Bimbingan Konseling (BK). Dikatakan dari jumlah siswa yang sebanyak 796 orang, SMP Negeri 30 hanya memiliki tiga guru BK sedangkan yang dibutuhkan sekitar lima guru BK.

"Rasio guru BK itu 150 siswa banding satu guru BK, kita butuh lima guru BK dari jumlah siswa yang ada. Jadi kami kekurangan dua guru BK," ujar Ujang di SMP Negeri 30, Jakarta Utara, akhir pekan lalu

Untuk mensiasati masalah tersebut, Ujang mengalihkan guru matematika menjadi guru BK sampai awal 2018. Nantinya, guru bantu yang baru saja dikirimkan dari Dinas Pendidikan DKI itu akan mengajar sesuai bidangnya setelah masa bakti guru matematika yang ada saat ini selesai.

"Karena guru matematika saat ini sudah cukup, untuk sementara saya tugaskan jadi guru BK sampai dengan Januari. Setelah itu guru matematika SMP 30 ada yang pensiun jadi nanti baru saya akan tugaskan mengajar matematika kembali," terang dia.

Ujang mengungkapkan pada tahun 2018, ada dua guru pengajar di sekolahnya yang sudah memasuki masa pensiun. Dia mengaku telah mengusulkan guru pengganti ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam bentuk laporan rutin tentang kebutuhan guru.

"Totalnya ada dua yang pensiun tahun depan yaitu guru matematikan dan guru prakarya. Kami sudah usulkan, tapi prinsipnya sekolah-sekolah itu sekarang sifatnya hanya bisa melaporkan kebutuhan guru ke Dinas Pendidikan, untuk pemenuhanya kita hanya bisa menunggu," ungkap Ujang.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan pada tahun 2022 Ibu Kota akan mengalami kekurangan tenaga pengajar, mengingat hampir 2.500 guru pensiun setiap tahunnya. Sayangnga, berkurangnya guru pengajar ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru baru yang menggantikan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menuturkan bahwa kondisi yang dialami DKI Jakarta juga dirasakan oleh beberapa provinsi lainnya. Hanya saja, pemerintah pusat masih menganggap bahwa jumlah guru PNS yang tersebar di seluruh Indonesia masih berlebih jumlahnya.

"Kami sudah sering memberikan data bahwa kita akan kekurangan guru dengan jumlah yang cukup besar. Kami mendapatkan laporan dari bupati, walikota dan kepala dinas dari berbagai daerah terkait kekurangan tenaga kerja guru," tutur Unifah.

Unifah memaparkan pemerintah sebaiknya mengangkat guru honor yang memenuhi syarat guna menutupi kekurangan tenaga pengajar. Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi jika bergantung pada guru honorer, sebab gaji atau honor yang tidak layak namun beban kerja mereka sama dengan beban kerja guru PNS.

"Pemerintah harus cari solusi, jangan sampai krisis tenaga kerja guru ini terus berkepanjangan. Harus ada penyelesaian," tutup dia. nis/P-5