Kekerasan Seksual Kurang Diakomodir di KUHP

Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, menyampaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) pada tahun 2016 secara aklamasi. Ia pun heran jika saat ini ada partai yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan. Ia menyebutkan partai tersebut inkonsistensi terhadap persetujuan di Baleg dan Paripurna.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena alasan bertentangan dengan moral dan agama. "Jika belakangan akhirnya dekat-dekat Pemilu itu ada partai yang menolak, artinya ini inkonsistensi baik di dalam Baleg maupun saat Paripurna ketika pemutusan menjadi rancangan undang-undang prioritas yang harus dibahas oleh Komisi VIII," tegasnya. Masruchah menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan mengingat kasus kekerasan seksual di Indonesia belum terselesaikan dengan baik.

Jika ada pihak yang khawatir RUU ini tumpang tindih dengan KUHP, justru RUU ini dapat dijadikan sebagai pelengkap payung hukum pidana tersebut. "Sejatinya misalnya kasus aborsi, kalau di dalam RUU KUHP bicara untuk pelaku yang melakukan aborsi, tapi kalau di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bicara yang menyuruh aborsi, karena sebenarnya ini kaitan bagian dari relasi kuasa," jelasnya. tri/N-3