KEIN Minta Pemerintah Berikan Insentif untuk Sektor Industri

Jakarta - Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menemui Presiden Joko Widodo untuk memberikan usulan. Salah satu yang diusulkan adalah pemberian insentif bagi sektor industri agar semakin berperan dalam perekonomian nasional.

"Untuk industri, mereka berharap ada insentif yang didesain pemerintah untuk mendongkrak peran sektor industri dalam perekonomian," kata Staf Khusus Presiden, Erani Yustika, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima KEIN di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/8).

Erani mengatakan, dalam pertemuan itu KEIN mengapresiasi beberapa kebijakan yang sudah dibuat pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur, fiskal yang kredibel, kebijakan moneter yang responsif, dan daya saing ekonomi yang makin meningkat.

Namun, KEIN mengingatkan agar pemerintah lebih perhatian dan berperan dalam neraca perdagangan yang surplus. Pelemahan nilai tukar rupiah harus terus diantisipasi.

"Selama ini sudah dilakukan pemerintah, tapi mereka mengingatkan kembali apa yang dilakukan pemerintah diperkuat. Ada koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil yang makin terintegrasi," kata Erani.

Sementara khusus untuk sektor industri diharapkan ada insentif khusus."Tidak dijelaskan seperti apa, tapi nanti pemerintah akan mempelajari kembali kira-kira apa saja untuk membangun sektor industri kita," katanya.

Dia mengatakan, pada umumnya KEIN setuju bahwa langkah pemerintah khususnya soal impor memang seharusnya dilakukan pemerintah.

"Dalam situasi semacam ini, mendorong ekspor dan mengelola impor menjadi yang paling masuk akal. Kalau mengelola impor menjadi pilihan yang paling masuk akal. Kalau pengendalian impor beberapa sudah dikerjakan oleh pemerintah," katanya.

Misalnya, kata dia, negara-negara G20 mengurangi impor minyak sawit dan nilai tambah sawit. Selain itu, mengelola beberapa produk impor yang kira-kira ada substitusinya di dalam negeri, sehingga ada pilihan.

"Di ekspor saya kira yang sudah kita dengar lama itu dipertajam. Jadi, ada penguatan informasi untuk negara nontradisional. Pemerintah harus melakukan pengawasan," katanya. fdl/Ant/P-4