Kehabisan Uang, Pemerintah Tabrak Sasaran Pajak yang Sensitif

» Sebanyak 70 persen masyarakat menolak pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok.

» Sembako dikenal menyumbang porsi inflasi terbesar, bisa dibayangkan kalau itu dikenakan PPN.

JAKARTA - Rencana pemerintah mengatur ulang objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menunjukkan bahwa benar-benar pemerintah sudah kehabisan uang. Penanganan pandemi sangat menguras kas negara sementara pendapatan pajak menurun dan penawaran obligasi saat ini juga tidak mudah.

Dampak dari kehabisan duit, pemerintah menabrak sasaran pajak yang sensitif seperti PPN kebutuhan pokok (sembako). Hal itu dinilai kurang adil. Sebab di sisi lain pemerintah memberi keringanan untuk membeli kendaraan mewah melalui skema diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen yang kemudian diperpanjang hingga Agustus nanti.
Halaman Selanjutnya....