Kedaulatan Rakyat Tak Hanya Berlaku di TPS

Kedaulatan rakyat tidak hanya berlaku saat berada di TPS namun yang lebih penting adalah untuk 5 tahun selanjutnya dimana rakyat harus mendapatkan hak atas kedaulatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lainnya, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan. "Jadi demokrasi tidak hanya sampai TPS melainkan harus memberi jaminan kesejahteraan 5 tahun ke depan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR tersebut pada Seminar dan Peluncuran Buku "Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan," di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Senin (1/4).

Peluncuran buku ini dihadiri oleh politisi senior Partai Golkar seperti Fadel Muhammad, Rambey Kamaruzzaman, Rully Chairul Azwar, tokoh mahasiswa, pengamat politik dan menghadirkan sejumlah pembicara meliputi Anggota Lembaga Pengkajian MPR Menkumham RI 2007-2009 Andi Mattalatta, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Unas M. Alfan Alfian dan Dosen Ilmu Politik Fisip UI Valina Singka Subekti, di samping Agun Gunandjar sendiri. Dalam sambutannya, Agun Gunandjar Sudarsa selaku penulis buku, mengatakan seminar ini merupakan rangkaian dari seminar-seminar yang telah dilakukan oleh partai berlambang pohon beringin itu sejak Agustus 2018. "Ini salah satu bentuk tanggung jawab FPG atas posisi politiknya terhadap masalah kebangsaan," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari, dirinya mengatakan Partai Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memilih dan memilah kontestan mana yang mampu menghadirkan Pemilu tidak hanya damai namun juga berintegritas dan menyejahterakan. "Juga harga menghargai, saling menghormati, fair, jujur, tidak melakukan money politic dan serangan fajar. Hal tersebut perlu benar-benar terjaga," katanya. Apa yang diharapkan Partai Golkar, menurut pria asal Kota Bandung, Jawa Barat, tidak hanya sebatas seperti yang dipaparkan. Masyarakat juga diajaknya memilih dan memilah calon dari kontestan mana yang bisa memberi gagasan baru dalam masalah kebangsaan dan kedaulatan rakyat. "Memberi gambaran dan gagasan baru ini sangat penting untuk wajah Indonesia lima tahun ke depan," ucapnya.

Ia melihat tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini antara lain masalah lapangan pekerjaan, kemajuan teknologi informasi, dan budaya global. "Kebijakan pembangunan yang ada diharapkan tak meluluhlantakan budaya lokal yang sebenarnya menjadi karakter bangsa," tuturnya. Untuk itu, ia mengharapkan kontestan yang ada mampu menyodorkan solusi bagi masyarakat, misalnya bagaimana masalah yang dihadapi kaum milineal bisa diatasi.

Pentingnya kontestan pemilu untuk menghadirkan gagasan, menurut dia, lantaran menjelang pemilu tahun ini masih banyak muncul caci maki, hoax, dan beragam fitnah. Dirinya dengan tegas mengajak kepada semua untuk menjadikan pemilu sebagai sarana menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, yang hadir mewakili Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto sekaligus membukan acara seminar dan peluncuran buku ini, menuturkan dirinya memberi apresiasi atas apa yang dilakukan oleh FPG di MPR. "Berbagai seminar yang telah digelar mampu meningkatkan citra partai di tengah masyarakat," ungkapnya. Ia mengatakan FPG kreatif meningkatkan sumbangsih kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu. "Partai Golkar ingin pemilu yang damai, berintegritas, dan menyejahterakan," paparnya.

Bagi Lodewijk, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. "Ini harus menjadi pemahaman bersama," tuturnya. Pemilu damai menurutnya sebagai modal dasar bagi keberadaan pemerintahan yang terbentuk pasca Pemilu. Untuk itulah hajatan lima tahun sekali itu perlu diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Menurut dia, ada tiga faktor yang mampu membuat pemilu menjadi damai. "Tiga faktor itu meliputi tingkat kecerdasan masyarakat memahami kondisi bangsa, kesiapan partai politik dalam mempersiapkan kader yang kredible, dan kesiapan penyelenggara pemilu yang Luber Jurdil."