Kebijakan Pariwisata Daerah Perlu Didorong, BULD DPD RI Laksanakan RDPU

"Kompetisi antar Institusi Pemerintah terjadi karena adanya program yang mirip/identik antar dua institusi pemerintah yang berbeda, sehingga terkesan berkompetisi, khususnya dalam bidang kepariwisataan," jelas Galih.

Menurutnya perkembangan pariwisata juga didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelolanya. Sementara sebagain daerah wisata yang program pengembangan kapasitas SDM cenderung artifisial.

"Berdasarkan penelitian saya, sebagain besar yang ikut dalam pelatihan kepariwisataan bukan yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam penerapan sehingga pelatihan yang diberikanpun tidak tepat sasaran," tegas Galih.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) Maulana Yusran, mengungkapkan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pariwisata karena tidak sejalannya peraturan/kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Pariwisata tidak memiliki pegangan dan perkembangannya hanya terjadi secara spontanius yang berdampak pada kualitas lingkungan jadi menurun, kualitas tata kelola destinasi yang rendah, pelayanan pariwisata kurang prima dan kepasitas SDM pariwisata masih rendah," ungkap Maulana.
Halaman Selanjutnya....