Keberadaan Cetak Biru Pendidikan Sudah Mendesak

JAKARTA - Pemerintah diminta segera membuat pola dasar atau cetak biru pendidikan secara nasional yang melibatkan seluruh komponen pendidikan. Ini penting agar bisa menjadi pedoman, agar bisa menjadi pedoman, tolok ukur dan petunjuk arah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pendidikan secara nasional.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), Heru Purnomo mengatakan, melalui cetak biru pendidikan tersebut, pembangunan pendidikan nasional tak lagi dilakukan secara parsial dan sporadis tetapi lebih terencana, komprehensif dan melibatkan semua pihak.

Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, Heru juga meminta pemerintah untuk menata lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) maupun fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) yang tak bermutu, sehingga guru yang dihasilkan pun berkompeten.

"Kurikulum di LPTK mesti disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Begitu juga dengan kurikulum yang memuat pendidikan ramah anak dan kemampuan berpikir kritis," tambah dia.

Heru menambahkan, guru mesti dibekali dengan pendidikan ramah anak, memahami UU Perlindungan Anak dan guru mesti dibekali kompetensi sosial dan kepribadian yang matang.

Menurut dia, sudah waktunya dibuat peraturan setingkat perpres mengenai perlindungan guru di sekolah. Kemudian peraturan setingkat tentang Penanganan kekerasan di sekolah.

"Untuk guru honorer adalah persoalan mendesak segera dipenuhi. Solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan guru, memberikan insentif bulanan bahkan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil, sesuai dengan kualifikasi dan peraturan," imbuh dia.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah, Ngasbun Egar, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan guru honorer yang masih jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

Ia mengatakan, di Jawa Tengah, saat ini masih sekitar 20 guru honorer yang menunggu untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ngasbun, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang ini dihadapkan pada ketercukupan tenaga guru karena banyak guru yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. "Pensiun ini kan berjalan alami. Namun, tidak diimbangi dengan pengangkatan guru baru untuk menggantikannya," katanya. SM/Ant/E-3