Keadilan Restoratif Itu Tidak Selalu Buruk, Asalkan....

Berstatus sebagai tersangka pencurian gawai milik temannya, pada Februari 2022, penuntutannya resmi dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Padang sebagai penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan perkaraAndremerupakan kali pertama di Kejari Padang menggunakan prinsip keadilanrestoratifatau penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga ia langsung bebas tanpa perlu menjalani sidang.

Hal itu bisa terwujud karena temanAndreyang menjadi korban bersedia berdamai dan memaafkan kesalahannya.

Selain itu, antara tersangka dan korban juga merupakan teman dekat dan tersangka sudah dianggap anak oleh orang tua korban.

Alasan lainnya karena tersangka baru kali pertama melakukan tindak pidana, dijerat dengan Pasal 362 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Setelah itu,Andreberjanji akan mengambil hikmah dari kasus yang menjerat dirinya dan berikrar pula tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana.

Jika di Kejaksaan terdapat Peraturan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan KeadilanRestoratif, kepolisan juga telah mengeluarkanPerpolNomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan KeadilanRestoratif.

Dalam Pasal 1 huruf 3PerpolNomor 8 tahun 2021 dijelaskan keadilanrestoratifadalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan, secara adil.

Penyelesaian yang adil tersebut diwujudkan melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Di kepolisian, batasan perkara yang bisa diselesaikan melalui keadilanrestoratifadalah kasus yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Artinya, dengan peraturan tersebut menandakan tidak semua persoalan harus dibawa ke pengadilan dan berujung bui.

Terkadang persoalannya hanya ringan dan sepele namun oleh korban tetap dilaporkan kepada polisi sehingga aparat kepolisian harus bekerja untuk menyidik, menetapkan tersangka, kemudian menyerahkan berkas ke kejaksaan untuk dituntut.

Selepas itu, perkara tersebut pun mulai disidangkan dengan melibatkan hakim dan memakan waktu yang tak sebentar hingga vonis bersalah dijatuhkan.

Lalu pelaku dihukum penjara sesuai vonis hakim dan lagi-lagi negara kembali menyiapkan biaya selama terpidana menjalani hukuman.

Jika dihitung biaya yang dikeluarkan negara untuk satu kasus bisa mencapai Rp40 juta. Belum lagi kondisi penjara yang di mana-mana mengalami kekurangan kapasitas atau kelebihan penghuni.

Padahal bisa saja kasus yang dilaporkan hanya saling ejek, pencurian HP, atau meminjam uang orang dengan nilai di bawah Rp10 juta namun tak dikembalikan lagi sehingga berujung ke meja hijau.

Jika kasus tersebut sudah ditarik ke meja hijau maka tidak hanya merugikan kedua belah pihak, setelah keluar penjara tentu saja hubungan antara korban dan pelaku tidak lagi baik,.

Bisa jadi di antara anggota keluarga pelaku menyimpan rasa dendam kepada keluarga korban karena sudah memenjarakan saudaranya.

Artinya, kasus tersebut bisa berlarut-larut dan mereka yang menjadi korban pun tak bisa kembali mendapatkan haknya berupa HP yang dicuri atau uang yang dipinjamkan.

Oleh sebab itu keadilanrestoratifmerupakan langkah maju untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sehingga kedua belah pihak berperkara bisa mendapatkan solusi terbaik.

Ketua DPCPeradiPadangMikoKamalmenilai penerapan keadilanrestoratifdapat mewujudkan rasa keadilan yang cepat dan berbiaya murah di tengah masyarakat.

Pada prinsipnya, menurut dia, kalangan advokat mendukung diterapkannya keadilanrestoratifkarena dalam UU No 23 Tahun 2018 tentang Advokat, tertera tugas advokat tidak hanya di dalam pengadilan tapi juga di luar pengadilan termasuk mendampingi klien memilih cara penyelesaian perkara melalui keadilanrestoratif.

Namun, ia menyarankan dibuat kesepahaman antara tiga pilar penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan advokat terkait praktik keadilanrestoratifagar tidak terjadi kesalahpahaman teknis penanganan perkara di lapangan.

Titik balik
Di RanahMinang, prinsip utama pengambilan keputusan dalam situasi sengketa maupunnonsengketamengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Hal ini dijumpai dalam pepatahbulekaiadekpambuluah,bulekkatodek mufakat, yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena permufakatan.

Dalam penyelesaian sengketa diMinang, ada sejumlah pihak yang berperan mulai dari ninik mamak atau pemangku adat, penghulu atau datuk, kerapatan adat nagari, hingga wali nagari.

Jika ada dua orang yang berperkara di RanahMinangmaka tahapan pertama yang akan bertanggung jawab menyelesaikan adalah mamak atau paman dari masing-masing pihak yang bertikai.

Jika para mamak gagal melakukan mediasi maka proses penyelesaian naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu paradatuakatau penghulu di tingkat suku dan jika tak membuahkan hasil kama perkara bisa diteruskan untuk diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi penyelesaian sengketa tingkat nagari beranggotakan para penghulu dari masing-masing suku.

Penyelesaian seperti itu telah berjalan lama diMinangkabaudan mulai berubah ketika Belanda masuk ke RanahMinangpada 1920 kemudian mendirikan beberapa pengadilan negeri.

Namun masyarakat tetap lebih memilih menyelesaikan sengketa lewat prosedur paling singkat yaitu di tingkat nagari atau desa karena saat itu ada anggapan berperkara ke pengadilan butuh biaya tinggi, makan waktu, dan penuh risiko.

Dikutip dari bukuGoyahnyaTangga Menuju Mufakat Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri diMinangkabauditulisKeebetvonBenda danBeckman, terungkap pada 1874 pengadilan di tingkat nagari dibubarkan dan pada 1935 perannya kembali dipulihkan sebagai lembaga penengah.

Artinya, jauh sebelum pengadilan negeri yang resmi dan formal ada diMinangkabau, telah lama ada pengadilan tingkat nagari melibatkan para pemangku adat.

Kini dengan adanya penerapan keadilanrestoratifmaka peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai salah satu lembaga yang mediasi sengketa tingkat nagari dapat difungsikan dan diperkuat kembali.

Peran ninik mamak
Ketua Lembaga Kerapatan Adat AlamMinangkabau(LKAAM)FauziBaharDatuakNanSatimenilai penerapan keadilanrestoratifmerupakan kesempatan untuk memaksimalkan peran adat melalui ninik mamak dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Jika ninik mamak berperan dalam menyelesaikan perkara kenakalan remaja dan masalah lainnya, maka beban pemerintah dan kepolisian akan berkurang.

Dengan demikian kasus-kasustipiring(tindak pidana ringan) dan kasus pidana di luar pembunuhan, teroris, narkoba dan korupsi, bisa difasilitasi olehLKAAMdan ninik mamak untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Artinya, peran ninik mamak akan makin penting dalam upaya mengurus dan menyelamatkan anakkemenakannya.

Tak hanya itu, penyelesaian persoalan di tataran adat akan mengembalikanmuruahninik mamak dan fungsinya sebagai pembimbing kemenakan.

Apalagi ada pepatah yang menyatakankamanakanbarajoka mamak, mamakbarajokapangulu,pangulubarajoka mufakat, mufakatbarajoaluajopatuik,aluajopatuikbarajoka nanbana, nanbanatagaksandirinyo.

Hari ini ada banyakAndrelain yang melakukan kesalahan namun ia masih punya masa depan yang panjang dan cita-cita yang perlu digapai sebagai generasi penerus.

Pada satu sisi penyelesaian melalui keadilanrestoratifdinilai cukup sepadan karena mereka yang bersengketa sudah mendapatkan pembinaan dan nasihat dari mamak masing-masing.

Karena itu keadilanrestoratifmerupakan salah satu solusi, yang secara perlahan tapi pasti mulai, diimplementasikan kembali dalam penyelesaian sengketa tidak hanya di RanahMinangnamun juga relevan di seluruh wilayah Tanah Air.