Kasus Suap Penyebab Investor Asing Enggan Masuk ke Indonesia

"Hasil pemeriksaan kami bersama mitra penegak hukum FBI dan Jaksa Departemen Kehakiman, mendapati jejak suap dan korupsi SAP yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Hal ini menetapkan sanksi atas perusahaan terdakwa untuk membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui perbaikan jangka panjang," demikian dinyatakan Departemen Kehakiman AS, dikutip Senin (15/1).

Barang Berharga dan Uang

Departemen Kehakiman AS menjelaskan suap yang diberikan SAP kepada pejabat Indonesia berupa barang berharga, uang baik dalam bentuk tunai maupun transfer, sumbangan politik, termasuk pembelian barang-barang mewah oleh pejabat Indonesia yang dibayari oleh SAP.

"Kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2015 dan 2018 oleh SAP melalui agen-agen tertentu, kepada pejabat departemen/lembaga di Indonesia, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Kominfo)," lanjutnya.

Belakangan terungkap setidaknya ada delapan instansi yang terlibat. Dikutip dari situs Komisi Sekuritas dan Bursa AS, ada setidaknya delapan badan usaha milik negara dan kementerian yang disebut, mulai dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang kini bernama Bakti Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.
Halaman Selanjutnya....