Kampung Antikorupsi Cegah Penyelewengan Anggaran

JAKARTA - Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Jhon Mauridz Suebu, mengatakan salah satu sebab lambannya pembangunan di wilayah Papua adalah perilaku koruptif oknum pengelola anggaran pembangunan itu sendiri. Kondisi ini bertambah parah dengan lambannya sikap aparat penegak hukum dalam merespons keluhan masyarakat.

Alumni Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyebutkan sebagai aktivis kemanusiaan, pihaknya sering melakukan sejumlah aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Papua maupun kantor Bupati untuk menyuarakan keluhan masyarakat. Rata-rata keluhan masyarakat yang mereka suarakan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan yang tidak transparan.

Untuk mencegah perilaku koruptif terus berulang di tanah Papua, Jhon menawarkan program kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pembentukan Kampung Antikorupsi di sejumlah distrik di Provinsi Papua. Di kampung-kampung antikorupsi itu para pengelola dana kampung (dana desa) dididik dan dilatih tentang pengelolaan dana kampung secara benar.

"Ambil beberapa pengurus kampung, termasuk dari Bamuskam (Badan Musyarawah Kampung) selaku pengawas, mereka dilatih dan dididik di tingkat kabupaten di bawah bimbingan KPK. Setelah itu mereka disebar kembali ke kampung masing-masing untuk mengelola dana pembangunan di kampungnya sesuai hasil pelatihan," ujar Jhon yang juga Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera ini melalui keterangannya, Rabu (14/12).

Menurut Jhon, Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu banyak dinilai gagal karena para pejabat daerah Papua gagal menterjemahkannya. Sehingga, lanjut Jhon, Otsus kehilangan rohnya. Masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang, bukan sebagai sebuah instrumen untuk menggapai peningkatan kesejahteraan.