Kampanyekan EBT untuk Selamatkan Perekonomian

KARAWANG - Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengampanyekan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dan meninggalkan energi fosil (minyak, gas, dan batu bara). Hal ini dilakukan demi menyelamatkan suhu bumi serta menyelamatkan perekonomian Indonesia.

"Selain mengganggu suhu bumi, energi fosil saat ini secara ekonomi sudah jadi masalah. Sekarang waktunya mengurangi dan meninggalkan energi fosil menuju penggunaan EBT," kata Sugeng usai seminar energi ramah lingkungan hidup di Gereja HKBP Karawang, Sabtu (20/8).

Hal tersebut disampaikan karena saat ini subsidi untuk energi fosil telah banyak menguras APBN. Menurut dia, potensi EBT di Indonesia cukup tinggi jika digarap secara maksimal.

Seperti dikutip dari Antara, Sugeng menyebutkan potensi EBT di Indonesia sekitar tiga ribu giga. Namun, yang aktual untuk segera diproduksi bisa sampai 420 giga. "Listrik di Indonesia baru 68 giga yang diproduksi. Jadi 50 kali lipatnya (potensi EBT). Artinya besar sekali," katanya.

Potensi Cukup Besar

Disebutkan, jika dilihat dari potensi yang cukup besar, EBT sangat memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. "Dari sisi ekonomi dan efisiensi, EBT berpotensi ikut mengembangkan perekonomian," kata dia.

Dia mencontohkan sekitar setahun lalu tenaga Surya dianggap mahal dibandingkan energi fosil. "Kalau dilihat sekarang ini, jika energi fosil tidak disubsidi, jauh lebih murah (EBT)," katanya.

Sugeng menyampaikan energi fosil selama ini terkesan murah karena disubsidi. "Seperti pertalite harganya 7.650 rupiah, itu karena disubsidi. Harga riilnya sekarang berapa? 17 ribu rupiah, bayangkan, itu seliternya tanpa subsidi," kata dia.

Kemudian batu bara listrik, harganya murah karena disubsidi. "Harga batu bara internasional yang dikonsumsi PLN harganya 240 dollar per ton. PLN hanya bayar 46 dollar saja per ton," kata dia.

Atas hal tersebut, pihaknya dari Komisi VII DPR akan terus mendorong untuk pemanfaatan dan penggunaan EBT.

Terkait EBT ini, sebelumnya DPR mewacanakan untuk menarik proyek listrik panas bumi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).