Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia Tetap Dipertahankan

JAKARTA - Wacana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke salah satu wilayah di Kalimantan diperkirakan bisa terealisasi pada 2024 mendatang. Dalam penataan ibu kota yang baru itu, pemerintah memastikan tidak akan merusak wilayah Kalimantan sebagai paru-paru dunia, tetapi justru akan meningkatkan kualitas hutan yang rusak akibat penebangan liar dan penambangan.

"Ini pasti akan disorot dunia karena kita akan bangun di Kalimantan, tetapi kita pastikan akan membangun smart and forest city. Kita tidak akan merusak heart of Borneo," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8).

Selain menata dengan konsep forest city, ibu kota baru, jelas Basuki, dibangun berdasarkan filosofi Pancasila dengan lima venue yang memuat berbagai keragaman di Indonesia. Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan Kalimantan merupakan pulau yang unik karena dihuni oleh tiga negara, yakni Indonesia, Brunei, dan Malaysia.

"Ibu kota Brunei ada di sana, kalau ibu kota Indonesia juga pindah ke sana, akan semakin unik karena satu-satunya pulau di dunia yang dihuni tiga negara dan dua ibu kota negara," kata Bambang. Menurut dia, tantangan dalam pembangunan ibu kota di Kalimantan, yaitu letaknya di wilayah ekuator, sehingga suhunya relatif panas berkisar 28°-35° Celsius serta kelembapan udara sekitar 80 persen.

"Menarik yang dilakukan Singapura saat membangun Marina Bay, karena konsepnya memanfaatkan angin untuk mereduksi karbon sehingga suhunya bisa turun 2° Celsius," kata Bambang. Singapura, jelas Bambang, menargetkan ke depan suhunya bisa turun menjadi 22° Celsius dengan konsep green city, sehingga membuat penduduk yang tinggal di sana bahkan wisatawan merasa nyaman.

"Konsep seperti itu yang bisa kita terapkan di Kalimantan dengan membangun forest city yang mampu mereduksi karbon, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi penghuninya," kata Bambang. Sofyan Sibarani, dari Ikatan Ahli Rancang Kota, mengatakan dengan membuat kota yang nyaman maka program revolusi mental Presiden Joko Widodo akan jalan.

Selain perencanaan, aspek lokalitas, dan kearifan lokal serta implementasi bigdata, jelas Sofyan, sangat penting sehingga tidak menimbulkan masalah bagi penghuninya, malah sebaliknya menyelesaikan masalah.

"Memulai dengan data centric planning, jadi dilakukan berbasis performance bukan berbasis fisik," kata Sofyan. Dia mencontohkan Kota Dubai sudah mulai konsep menempatkan alamat di roof atau atap gedung karena untuk antaran surat dan barang ke depan akan menggunakan drone jadi dimuat dari atas.

bud/P-4