Kawal Pemilu Nasional Mondial Polkam Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Otomotif Rona Telko Properti The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis Liputan Khusus
Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi

Kalau Sudah Minta Maaf Tidak Ditahan

Foto : ANTARA/GALIH PRADIPTA
A   A   A   Pengaturan Font

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo Msi, langsung tancap gas setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu, 27 Januari 2021, di Istana Negara, Jakarta. Salah satu gebrakannya adalah surat edaran terkait UU ITE.

Listyo adalah Kapolri ke-25. Seperti dalam sumpah Kapolri sebelum-sebelumnya, Listyo pun mengucapkannya. "Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujarnya, mengikuti ucapan Presiden.

Kapolri mencoba menggalang dan menyatukan seluruh elemen bangsa. Tak heran, Kapolri sowan kepada sejumlah pengurus organisasi seperti PBNU dan Muhammadiyah. Mengingat negara dalam keadaan pandemi yang memerlukan kerja keras, maka Kapolri juga tak santai-santi, langsung bekerja, di antaranya berkoordinasi dengan bawahan seperti seluruh Kapolda dan Kapolres. Bahkan belum lama, juga menghadiri rapat pimpinan (rapim) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapim membahas pemulihan ekonomi nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju. Kegiatan ini berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Kali ini, wartawan Koran Jakarta, Yohanes Abimanyu, berkesempatan untuk mewawancarai Kapolri Jenderal Pol Drs Listyo Sigit Prabowo Msi, terkait hasil rapim dan penerapan Undang-Undang (UU) ITE. Tujuan digelarnya rapat itu untuk soliditas barisan mengawal kebijakan pemerintah termasuk vaksinasi hingga membantu pemulihan ekonomi. Berikut hasil wawancaranya.

Apa saja yang dibahas dalam rapat rapim?

Intinya, bagaimana TNI-Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top