Kala Anies Tersandera Birokrasi

Sejumlah penghargaan diterima Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan beragam kategori. Sedikitnya lebih dari 20 penghargaan bergengsi diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teranyar, Anies menerima piala emas karena berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Utama.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berhasil menyerap anggaran dengan baik. Hingga tanggal 19 Desember 2018 saja, penyerapan anggaran itu baru mencapai 69 persen. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 cukup tinggi, mencapai 83,26 triliun.

Beberapa pihak menganggap, rendahnya tingkat serapan anggaran itu disebabkan banyaknya kekosongan pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, 16 jabatan tinggi pratama saja atau setara eselon II masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Bahkan, ratusan jabatan eselon 2 dan 3 masih dibiarkan kosong.

Tersandra Birokrasi

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menilai Anies tersandera birokrasi. Pasalnya, banyak penempatan pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta merupakan hasil lelang jabatan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Imbasnya, lelang jabatan ini telah memotong satu generasi pejabat tinggi.

"Anies tersandera birokrasi. Karena pejabat yang ada sekarang merupakan hasil lelang zaman Ahok. Waktu itu banyak pejabat senior dinonjobkan. Dia lebih memilih pejabat baru yang masih muda dan belum banyak pengalaman. Sehingga, gubernur sekarang kesulitan memilih calon pejabat yang mumpuni," ujarnya

Terlebih, Anies pernah ditegur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam perombakan pejabat yang dilakukannya beberapa waktu lalu. KASN merekomendasikan agar Anies mengembalikan pejabat eselon yang dicopot itu ke jabatan setara. Anies semakin ragu melakukan perombakan pejabat eselon ini.

Padahal, Anies telah membentuk panitia seleksi (Pansel) pejabat eselon ini. Namun, ruang lelang jabatan untuk eselon I dan eselon II hingga kini belum menampakkan hasilnya. Belasan kursi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun masih diisi Plt. Dikabarkan, lelang jabatan ini diikuti oleh mantan pejabat yang pernah dipecat sebelumnya namun masih lama untuk pensiun.

"Kabarnya ada pejabat yang pernah dicopot mengikuti lelang jabatan ini. Seperti Sopan Adrianto yang sekarang non job melamar kembali jadi Kepala Dinas Pendidikan. Juga Ratna Diah Kurniati, yang sekarang Kepala Suku Dinas Badan Pengelola Aset Daerah melamar jadi Kadis Kehutanan," ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch, Amir Hamzah.

Kekosongan pejabat ini, ungkapnya, harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar kinerja ASN DKI Jakarta tidak pincang. Saat ini, tidak sedikit ASN yang kehilangan arah karena pimpinannya belum definitif. Mereka bekerja tidak optimal dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan.

Setali tiga uang, Anies pun dianggap gagal dalam memilih pejabat untuk jajaran direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, Anies lebih memilih orang dekat ketimbang profesional untuk membenahi perusahaan daerah itu.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, ditemukan modal pemerintah untuk BUMD yang mengendap hingga 4,4 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMD tidak menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik. Lagi-lagi, rakyat Jakarta juga yang bakal dirugikan.

Salah satu pejabat BUMD yang dipilih Anies adalah Priyatno Bambang Hernowo yang menggantikan Erlan Hidayat sebagai Direktur Utama PAM Jaya. Priyatno Bambang Hernowo merupakan Direktur Komersial dan Operasional PT Aetra Air Tangerang. Diketahui, Aertra adalah satu di antara dua operator swasta air bersih di Jakarta dimana sahamnya pernah dimiliki Sandiaga Uno sebelum dijual Juni lalu.

Selain itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto, dipilih Anies untuk menggantikan Satya Heragandhi. Dwi merupakan mantan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina yang diduga kuat sangat dekat dengan Anies. Dwi dikenal aktif dalam gerakan turun tangan yang pernah digagas Anies beberapa waktu lalu.

Bahkan, dua Direktur PT Jakpro lainnya yang baru ditempatkan Anies pun tercium aroma tidak sedap. Yakni, Hanief Arie Setianto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro dan Yuliantina Wangsa Wiguna sebagai Direktur Keuangan PT Jakpro.

Sebelumnya, Hanief merupakan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan pernah menjadi anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandiaga usai memenangkan pilkada tahun lalu.P-5