Kadin Desak AS Bersikap Adil Beri Subsidi Hijau Nikel Kendaraan Listrik RI

JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mendesak Amerika Serikat (AS) memberikan perlakuan yang adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik.

Keprihatinan itu disampaikan Arsjad atas 'pengucilan' terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang mencakup 370 miliar dolar AS dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.

Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan Tiongkok dalam industri nikel.

"Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/4).

Arsjad juga mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk Tiongkok dan non-Tiongkok.
Halaman Selanjutnya....