Junta: Pemilu Nasional Mungkin Tidak Dapat Dilaksanakan

YANGON - Pemimpin kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan Myanmar akan mengadakan pemilu untuk pertama kalinya sejak militer merebut kekuasaan pada tahun 2021 jika junta dapat membawa perdamaian dan stabilitas di negara tersebut, media Russia melaporkan.

Namun dalam sebuah wawancara dengan kantor berita ITAR-TASS yang diterbitkan ulang oleh media projunta, Jenderal Min Aung Hlaing mengakui bahwa pemilu nasional mungkin tidak dapat dilaksanakan.

"Jika negara ini damai dan stabil, kami mempunyai rencana untuk menyelenggarakan pemilu di daerah-daerah yang relevan sebanyak yang kami bisa meskipun pemilu tersebut tidak diadakan secara nasional berdasarkan undang-undang," kata Min Aung Hlaing, saat sesi wawancara di Yangon pada 18 Maret lalu.

Setelah melakukan kudeta dengan dalih adanya kecurangan pemilih dan kesalahan daftar pemilih, junta tidak mengadakan pemilu selama lebih dari tiga tahun.

Junta memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi pada tanggal 1 Februari, dan mencapai perdamaian dan stabilitas yang diperlukan untuk mengakhiri keadaan darurat tampaknya masih sulit dicapai setelah kampanye terkoordinasi oleh tentara etnis di negara tersebut sejak akhir tahun lalu.

Sejak aliansi kelompok etnis bersenjata meluncurkan Operasi 1027 pada Oktober dan Organisasi Bersenjata Etnis Karenni melancarkan Operasi 1111 pada November, wilayah militer telah berkurang di seluruh negara etnis di negara tersebut dan bahkan di wilayah seperti Sagaing yang secara tradisional diduduki oleh mayoritas etnis Bamar.

Beroperasi di Negara Bagian Rakhine, Shan dan Chin, tentara etnis yang bersekutu telah menguasai wilayah yang luas di bagian barat dan utara negara tersebut. Pada 17 Maret, Tentara Arakan menguasaidelapan kota kecildi Negara Bagian Rakhine dan satu kota di utara Negara Bagian Chin.

Sejak Tiongkok menjadi perantara gencatan senjata antara junta dan aliansi pada awal Januari, Tentara Kemerdekaan Kachin telah ikut campur di Negara Bagian Kachin, mengklaim telah merebutlebih dari 40 kamp juntapada Rabu (20/3) lalu.

Ketua Partai Demokrat Myanmar, Than Than Nu, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa mengadakan pemilu di wilayah yang lebih damai di negara itu mungkin sulit dilakukan.

"Pemilu parsial seperti ini juga terjadi di India karena… situasi politik," kata dia."Jika pemilu diadakan di Myanmar seperti ini juga, satu hal yang perlu ditekankan adalah situasi keamanan di tempat pelaksanaan pemilu," imbuh dia.

Pengiriman Bantuan

Sementara itu dari Thailand dilaporkan bahwa Bangkok telah memulai pengiriman bantuan ke Myanmar pada Senin (25/3) dalam sebuah inisiatif kemanusiaan yang berupaya membuka jalan bagi pembicaraan antara kubu yang bertikai setelah tiga tahun ketidakstabilan dan kekerasan yang dipicu oleh kudeta.

Gelombang pertama bantuan kebutuhan pokok untuk 20.000 warga dikirimkan dalam konvoi oleh Palang Merah Thailand ke mitranya dari Myanmar di penyeberangan perbatasan Mae Sot-Myawaddy, kata Kementerian Luar Negeri Thailand dalam sebuah pernyataan.

Thailand berharap negaranya dapat berperan dalam membawa konflik ke tingkat yang dapat dikendalikan dan mendorong perundingan. AFP/RFA/ST/And