Junta Militer Niger Usir Dubes Prancis, Paris Menolak

NIAMEY - Penguasa militer Niger yang mengambil alih pemerintahan pada Juli lalu memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar Prancis untuk meninggalkan negara itu, kata Kementerian Luar Negeri Niger dalam sebuah pernyataan, Jumat (25/8).

Hubungan antara rezim baru di Niamey dengan beberapa negara Barat serta blok ECOWAS di Afrika Barat, telah memburuk sejak kudeta 26 Juli.

Pemerintah Prancis dengan cepat menolak perintah tersebut dan menegaskan tidak mengakui otoritas penguasa militer di Niger.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan kepada AFP pada Jumat malam, "Pemberontak tidak memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan ini, persetujuan duta besar hanya dari otoritas terpilih yang sah di Niger."

Ultimatum terhadap utusan Prancis tersebut muncul beberapa hari setelah ECOWAS mengancam akan melakukan tindakan militer untuk membatalkan kudeta yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.
Halaman Selanjutnya....