Junta Desak Utusan Asean Tak Temui "Kelompok Teroris"

NAYPYIDAW - Pemerintah militer Myanmar, pada Senin (21/2), telah mengkritik seruan agar utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of South-East Asian Nations/Asean) untuk negara yang dilanda konflik itu bertemu badan-badan yang menentang kudeta tahun lalu yang disebut junta sebagai kelompok-kelompok teroris.

Dengan sedikitnya tanda-tanda bahwa junta menerapkan lima butir rencana perdamaian yang disepakati dengan Asean tahun lalu, yang mencakup segera diakhirinya permusuhan dan mengizinkan seorang utusan khusus untuk memfasilitasi dialog, perselisihan yang kian besar muncul di dalam blok beranggotakan 10 negara itu mengenai cara memulihkan stabilitas.

Setelah pertemuan para menteri luar negeri Asean, pada Kamis (17/2) lalu, Indonesia menyatakan penting sekali bagi utusan itu untuk bertemu semua pihak dalam konflik, sementara Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), kelompok yang terdiri dari para anggota pemerintah tersingkir dan para penentang junta lainnya.

"Kementerian mencatat bahwa meskipun sejumlah pertimbangan bersifat konstruktif dalam penerapan konsensus lima butir, dua anggota telah mengusulkan utusan khusus untuk berdialog dengan asosiasi yang tidak sah dan kelompok-kelompok teroris," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan.

Dalam tanggapan terbuka pertamanya terhadap pertemuan Asean pekan lalu, kementerian menyatakan bahwa mengusulkan utusan itu berdialog dengan kelompok-kelompok semacam itu bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam Asean tetapi juga merusak upaya kontraterorisme Asean.

Para utusan dari pemerintah yang dikendalikan militer itu belum pernah diundang ke pertemuan Asean sejak akhir tahun lalu.

Hadapi Krisis

Myanmar menghadapi krisis sejak militer menyingkirkan pemerintah terpilih setahun silam, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam penindakan keras terhadap para penentang junta, menurut data yang dikutip oleh kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.

Sementara itu Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, menyatakan bahwa dialog dengan NUG rumit karena junta berkeberatan mengenai hal ini, meskipun ia mengatakan bahwa utusan tersebut dapat bertindak sebagai jembatan.

Ia mengatakan pendahulunya adalah utusan Asean yang tidak dapat mengunjungi Myanmar karena prasyarat yang diajukan sebagian anggota Asean yang tidak dapat diterima para jenderal yang berkuasa.

Prasyarat itu mencakup akses ke Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintah terpilih yang digulingkan dalam kudeta. Suu Kyi kini sedang diadili dengan tuduhan berbagai kejahatan.SB/ST/VoA/N-3