Junta Cabut Kewarganegaraan Oposisi

YANGON - Junta yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (5/3) mencabut kewarganegaraan sejumlah anggota pemerintah oposisi yang didominasi oleh anggota parlemen pada pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan.

Anggota parlemen yang digulingkan itu membentuk pemerintahan bayangan yang diberi nama Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) beberapa pekan setelah perebutan kekuasaan oleh militer tahun lalu dan mereka telah bersumpah untuk tak mengakui kudeta dan akan mengkoordinasikan perlawanan terhadap kekuasaan militer.

Sejak saat itu, NUG dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh junta.

Berdasarkan pengumuman yang disiarkan di saluran televisiMRTVyang dikelola pemerintah pada Jumat (4/3) lalu disebutkan ada 11 anggota pemerintahan oposisi yang dicabut kewarganegaraannya karena mereka diduga melarikan diri dari negara itu dan merugikan kepentingan nasional.Keputusan junta tersebut menargetkan delapan anggota NUG yang menyatakan diri mereka sebagai otoritas penguasa yang sah di Myanmar, bersama dengan tiga aktivis terkemuka.

Anggota pemerintah oposisi yang kewarganegaraannya dicabut antara lain termasuk juru bicara NUG, Dr Sasa, Menteri Luar Negeri Zin Mar Aung, Menteri Dalam Negeri Lwin Ko Latt dan Menteri Hak Asasi Manusia Aung Myo Min.

"Kelompok ini telah melanggar hukum negara yang berlaku dan terbukti melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Myanmar," demikian pemberitahuan junta seperti dikutip oleh surat kabar milik negara,Global New Light of Myanmar.

"Penulis Ei Pencilo dan aktivis terkemuka Min Ko Naing dan Ei Thinzar Maung juga telah dicabut kewarganegaraannya. Pelaku pelanggaran serupa akan diidentifikasi dan diadili," imbuh pemberitahuan dari junta itu.

Sebelumnya anggota oposisi lainnya yang disebutkan dalam pengumuman junta militer telah didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi dan melakukan pelanggaran politik lainnya, yang berpotensi dijatuhi hukuman mati.

Tanggapan Oposisi

Menanggapi pengumuman dari junta, Menteri HAM NUG, Aung Myo Min, yang telah melakukan perjalanan di Eropa untuk mencari dukungan bagi gerakan perlawanan Myanmar, mengatakan pengumuman itu ilegal karena dewan militer (junta) bukanlah pemerintah yang sah.

"Pencabutan kewarganegaraan anggota NUG oleh junta militer hanyalah lelucon. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa cinta kami pada negara kita," tulis Aung Myo Min.

Sementara Menteri Luar Negeri NUG, Zin Mar Aung, menulis bahwa junta tidak memiliki hak untuk mencabut kewarganegaraan seseorang karena kekuasaan junta tak diakui.

Sejauh ini NUG tidak memiliki wilayah dan belum diakui oleh pemerintah asing mana pun, dan banyak anggotanya bersembunyi atau diasingkan. Sebagian besar anggota NUG diyakini bersembunyi di daerah perbatasan yang dikendalikan oleh kelompok etnis minoritas bersenjata yang bersimpati kepada mereka, sementara yang lain beroperasi dari luar negeri.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta dan tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat yang menurut kelompok pemantau lokal telah menewaskan lebih dari 1.600 orang. AFP/AustralianAssociatedPress/I-1